DPR Kritik PLN, Minta Ganti Direksi hingga Solusi atas Pemadaman Listrik Massal

Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno melakukan revitalisasi di internal PT PLN Persero dan melakukan investigasi terkait pemadaman listrik tersebut.

Bahkan, kata Bambang, pemerintah bisa mengganti direksi PT PLN Persero dengan sosok yang lebih mempuni.

"Kalau memang ada hal urgent untuk misalkan pergantian direksi, ganti sama yang mampu dan mempuni," kata Bambang saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/8/2019).

Senada dengan itu, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, pemadaman listrik massal mencoreng citra dan kredibilitas pemerintah.

Fadli meminta Direksi PT PLN Persero bertanggung jawab atas pemadaman listrik massal tersebut. 

"Pemadaman listrik secara massal ini tak bisa disebut sebagai kecelakaan biasa, karena menjadi perhatian dunia sehingga merusak citra dan kredibilitas pemerintah. Masak urus listrik aja enggak becus," kata Fadli di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (5/8/2019).

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR) RI Fahri Hamzah meminta PLN menjelaskan secara jujur penyebab pemadaman massal yang telah terjadi berjam-jam.

Fahri menyarankan PT PLN Persero untuk memperbaiki dan mengevaluasi kekurangan sistem kelistrikan Indonesia.

Pemberian Kompensasi

DPR meminta PT PLN Persero memberikan kompensasi secara konkret pada kepada masyarakat yang telah merugi akibat pemadaman listrik.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Dirut PLN Sripeni Inten Cahyani mengatakan, PLN akan memberikan ganti rugi kepada masyarakat di wilayah Pulau Jawa yang terkena dampak pemadaman listrik.

Indikator yang dilihat sebagai pertimbangan ganti rugi adalah lama gangguan serta jumlah gangguan.

Ganti rugi yang diberikan berupa kompensasi pengurangan tagihan listrik kepada konsumen.

Kompensasi ini bervariasi, yaitu 35 persen dari biaya beban atau rekening minimum untuk konsumen pada golongan yang dikenai penyesuaian tarif atau kompensasi 20 persen untuk konsumen pada golongan yang tidak dikenai penyesuaian tarif.

Solusi yang ditawarkan

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyarankan, PLN ke depannya merancang distribusi listrik yang lebih otonom ke berbagai wilayah agar tidak terulang pemadaman listrik secara massal.

"Sebab, kalau blackout terjadi secara masif, karena sistemnya tidak otonom berbahaya sekali. Seharusnya, pada titik bencana tertentu dia (pemadaman listrik) tidak menyebar sebagai sebab kematian listrik secara menyeluruh," ucap dia. 

Tujuannya, mengetahui apakah peristiwa padamnya aliran listrik massal berkaitan dengan bencana alam atau tidak.

Komisi VII DPR mengimbau PLN membuat contingency plan dan system control agar apabila ada masalah tidak berdampak luas.

Sebelumnya, wilayah Jabodetabek dan sebagian Jawa Barat serta Jawa Tengah mengalami mati listrik lebih dari enam jam.

Bahkan, hingga Senin (5/8/2019) masih ada sejumlah wilayah yang belum teraliri listrik secara normal.

Executive Vice President Corporate Communication & CSR PLN I Made Suprateka mengatakan, pemadaman listrik ini terjadi karena gangguan pada sistem transmisi.

"PLN memohon maaf atas pemadaman yang terjadi akibat gangguan yang terjadi pada sisi transmisi Ungaran dan Pemalang 500 kV," ujar Made melalui keterangan tertulis, Minggu (4/8/2019).

"Hal ini mengakibatkan transfer energi dari timur ke barat mengalami kegagalan dan diikuti trip seluruh pembangkit di sisi tengah dan barat Jawa," kata dia. 

Minggu sore, Plt Direktur Utama PT PLN Sripeni Inten Cahyani menyampaikan, pemadaman listrik ini terjadi akibat gangguan pada sisi transmisi ungaran dan pemalang berkapasitas 500 KV.

Gangguan itu menyebabkan gagal transfer energi dari timur ke barat sehingga terjadi gangguan ke seluruh pembangkit di sisi tengah dan barat Pulau Jawa.

Gangguan tersebut mengakibatkan aliran listrik di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), serta sebagian wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah mengalami pemadaman listrik.

Gangguan juga terjadi pada transmisi SUTET berkapasitas 500 KV sehingga sejumlah daerah di Jawa Barat padam, seperti Bandung, Bekasi, Cianjur, Cimahi, Cirebon, Garut, Karawang, Purwakarta, Majalaya, Sumedang, Tasikmalaya, Depok, Gunung Putri, Sukabumi, dan Bogor.