Jokowi Siap Kucurkan APBN Rp 3,5 Triiun untuk Pengembangan Danau Toba

Hal tersebut disampaikan Presiden saat ia beserta Ibu Negara Iriana dan sejumlah menteri kabinet kerja meninjau Sipinsur Geosite di Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, Senin (29/7/2019).

Presiden berharap investasi Rp 3,5 Triliun dari APBN ini bisa menjadi pemicu untuk mendatangkan investasi dari luar.

“Ini investasi dari APBN itu memberikan trigger agar investasi datang. Kita harapkan investasi yang datang tidak hanya 2 kali dari investasi yang dikeluarkan dari APBN, tetapi bisa 3, 4, 5 kali dari yang sudah dikeluarkan dari APBN," kata Jokowi seperti dikutip dari siaran pers resmi Istana, Selasa (30/7/2019).

Presiden Jokowi ingin kawasan Danau Toba bisa menjadi kawasan wisata berkelas.

Ia menyebut setidaknya ada 28 destinasi wisata yang bisa dikembangkan, baik yang memiliki sejarah, budaya, hingga pemandangan alam, di kawasan Danau Toba ini.

Namun demikian, ia menilai banyak hal yang masih harus diperbaiki sebelum danau vulkanik terbesar di dunia itu menjadi salah satu destinasi wisata favorit.

“Jadi begini, ini membutuhkan investasi besar, membutuhkan anggaran dari APBN juga besar sehingga kombinasi APBN dan investasi itulah yang saya kira bisa menggerakkan, benar-benar bisa terintegrasi, Danau Toba sebagai sebuah destinasi wisata yang betul-betul memiliki kelas,” kata Presiden.

Sebagai sebuah kawasan wisata terintegrasi, aspek pengembangan sumber daya manusia (SDM) hingga membangun brand kawasan tersebut akan jadi fokus pemerintah.

Termasuk membuat diferensiasi dengan kawasan wisata lainnya di Indonesia, seperti Bali dan Mandalika.

"Harus seperti itu, harus ada diferensiasinya sehingga kalau datang ke Indonesia, ke Toba, oh masih kurang ke Bali, oh masih kurang ke Mandalika, karena ini memang beda-beda, membikin seperti itu,” ungkapnya.

Dalam rencana pengembangan Danau Toba ke depan, Presiden menegaskan, potensi wisata tidak hanya menjadi satu-satunya sorotan pemerintah. Isu lingkungan merupakan isu penting yang juga harus diperhatikan.

Terkait hal tersebut, Presiden mengatakan izin perusahaan yang merusak lingkungan bisa dicabut.

Pemerintah juga akan melihat dan memilah terlebih dahulu, mana kawasan yang dibutuhkan untuk wisata dan untuk rakyat, dan mana yang tidak.

“Kita ini bekerja dengan sebuah rancangan sehingga dalam pelaksanaannya itu betul-betul nanti bisa detail dan baik,” paparnya.

Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana saat meninjau Sipinsur Geosite yaitu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, dan Bupati Humbang Hasundutan Dosmar Banjarnahor.