Salin Artikel

Bupati Kudus dan Stafnya yang Jadi Tersangka Jual Beli Jabatan "Reuni" di Penjara

JAKARTA, KOMPAS.com- Staf khusus Bupati Kudus Agus Soeranto yang telah ditetapkan menjadi tersangka dugaan jual-beli jabatan oleh KPK rupanya juga pernah dipenjara seperti Bupati Kudus Muhammad Tamzil yang juga berstatus sebagai tersangka.

Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan mengatakan, keduanya dipenjara dalam kurun waktu yang kurang-lebih sama di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang.

"Pada saat MTZ (Tamzil) menjalani hukuman di lapas Kedungpane, MTZ kembali bertemu dengan ATO (Soeranto) yang juga sedang menjalani hukuman dalam kasus yang berbeda," kata Basaria dalam keterangan tertulis, Sabtu (27/7/2019).

Basaria menuturkan, sebelum dipenjara, Tamzil dan Soeranto pernah bekerja sama di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Pertemuan di penjara seolah menjadi ajang reuni bagi keduanya.

Ketika itu, Tamzil yang berstatus sebagai mantan Bupati Kudus periode 2003-2008 dipenjara akibat kasus korupsi dana bantuan saran dan prasarana pendidikan Kabupaten Kudus untuk tahun anggaran 2004.

Tamzil saat itu divonis 22 bulan penjara dan menerima pembebasan bersyarat pada Desember 2015.

"Setelah bebas, MTZ berlaga di Pilkada 2018 dan kembali mendapatkan jabatan Bupati Kudus. Saat dilantik menjadi Bupati, MTZ mengangkat ATO sebagai staf khusus bupati," ujar Basaria.

Seperti diketahui, Tamzil, Soenarto, dan lima orang lainnya terjaring rangkaian operasi tangkap tangan oleh KPK pada Jumat (26/7/2019) kemarin.

Setelah melalukan gelar perkara, KPK menetapkan Tamzil, Soenarto, dan Plt Sekretaris Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kudus Akhmad Sofyan sebagai tersangka dugaan jual-beli jabatan di lingkungan Pemkab Kudus.

https://nasional.kompas.com/read/2019/07/27/16405631/bupati-kudus-dan-stafnya-yang-jadi-tersangka-jual-beli-jabatan-reuni-di

Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke