Salin Artikel

Muhaimin Janji Parpol di Koalisi Jokowi-Ma'ruf Tak Utamakan Ego

Partai politik yang tergabung dalam koalisi pengusung Jokowi-Ma'ruf pun siap menanggalkan ego masing-masing demi mewujudkan hal itu.

"Solidaritas koalisi Jokowi lima tahun ke depan akan terus dijaga. Ego masing-masing partai dinomorduakan sehingga produkvititas koalisi meningkat," kata Muhaimin atau Cak Imin di Gedung DPP Nasdem, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2019).

Kemarin, sebagian parpol Koalisi Indonesia Kerja (KIK) berkumpul dan bertemu Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh.

Dalam pertemuan itu, selain Muhaimin ada juga Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Plt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa. Pertemuan itu bertujuan untuk menyolidkan parpol pendukung Jokowi-Ma'ruf.

Cak Imin menuturkan, kesolidan partai koalisi adalah hal mutlak. Dia tidak ingin kesatuan partai rusak karena pemberitaan atau isu yang muncul terkait rebutan jabatan.

Dia menyoalkan pemberitaan mengenai perebutan kursi Menteri Agama (Menag) dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Cak Imin kemudian memastikan tidak ada persaingan tersebut.

"Kita diadu seolah-olah rebutan posisi apa, padahal tidak ada sama sekali," ucapnya.

Menurut Muhaimin, ego partai akan menganggu produktivitas dan kesolidan koalisi Jokowi-Ma'ruf, khususnya bisa menghambat program-program pemerintah.

Jika ada permasalahan dalam koalisi, lanjutnya, ia berharap dapat diselesaikan secara musyawarah. Prinsipnya, kebersamaan dan kesolidan parpol menjadi kunci sukses pemerintahan Jokowi lima tahun ke depan.

"Apa pun perkembangan ke depan, kita sikapi secara musyawarah bersama-sama. Termasuk apakah koalisi dikembangkan atau tidak insya Allah sepakat bersama-sama dan diskusi," ucap Cak Imin.

https://nasional.kompas.com/read/2019/07/23/07543131/muhaimin-janji-parpol-di-koalisi-jokowi-maruf-tak-utamakan-ego

Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke