Jokowi: Saya Harap, Polri Tak Cepat Puas Diri

Hal itu disampaikan Jokowi saat menjadi inspektur dalam Upacara Peringatan ke-73 Hari Bhayangkara Tahun 2019 di Monas, Jakarta, Rabu (10/7/2019).

"Berbagai capaian tersebut saya harap tidak membuat institusi Polri cepat berpuas diri. Namun sebaliknya, menjadi motivasi dan inspirasi untuk terus meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," kata Jokowi.

Ia menyebut, salah satu keberhasilan Polri yakni mengamankan perhelatan internasional yang diselenggarakan pemerintah, seperti Asian Games, Asian Para Games, dan IMF-World Bank Annual Meeting 2018.

Polri dan TNI juga telah mengamankan Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019. 

Selain itu, Jokowi menilai agenda kemasyarakatan juga terselenggara dengan aman, mulai dari perayaan Natal 2018, Tahun Baru 2019, Ramadan dan Idul Fitri 2019.

"Kita juga merasakan situasi kamtibmas yang kondusif, arus mudik dan arus balik berjalan dengan lancar, stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan terjamin di seluruh wilayah Indonesia," ujar Jokowi.

Kendati demikian, Jokowi mengatakan, berbagai tantangan yang dihadapi Polri ke depannya dalam memelihara keamanan dalam negeri akan semakin kompleks.

Sebab, terorisme dan radikalisme masih menjadi potensi ancaman serius bagi stabilitas keamanan dalam negeri.

Selain itu, pesatnya perkembangan teknologi informasi juga mendorong semakin besar dan beragamnya kejahatan di ruang siber.

Demikian pula penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian menjadi ancaman bagi kerukunan, persatuan, dan kesatuan bangsa.

"Hal ini membutuhkan kecerdasan dan kecepatan dari Polri," ucap dia. 

Turut hadir dalam acara ini Wakil Presiden Jusuf Kalla, Kapolri Jenderal pol Tito Karnavian, serta Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

Sejumlah tamu undangan yang hadir antara lain Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno; istri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Sinta Nuriah Wahid; Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amin; Ketua KPU Arief Budiman; dan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif.

Kemudian, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, mantan Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra, hingga Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.