Menpan RB Tegaskan Perpres Bukan Jalur TNI Masuk ke Instansi Sipil

"Tidak ada, tidak ada pemikiran atau wacana menggeser TNI masuk ke ranah seperti dulu, itu sudah lewat dan tidak dibutuhkan," ujar Syafruddin saat ditemui di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (2/7/2019).

Syafruddin meminta agar terbitnya Perpres Jabatan Fungsional TNI tersebut tidak dicurigai sebagai langkah perwira TNI masuk ke instansi sipil.

Menurut dia, perpres tersebut juga mengatur jabatan fungsional yang bisa ditempati perwira di lingkup TNI saja.

"Jabatan fungsional itu ditempatkan di TNI. Jadi jangan salah pengertian, jabatan itu bukan di kementerian atau lembaga," ujar dia.

Menurut Syafruddin, jabatan fungsional dalam perpres TNI memang dibutuhkan di organisasi TNI, seperti tim analisis, tenaga ahli, dan sebagainya. Hal itu dilakukan untuk merespons dinamika dan tantangan global.

Maka dari itu, lanjutnya, secara organisasi TNI membutuhkan tenaga ahli teknis sesuai di bidangnya.

"Karena jurusan-jurusan semakin teknis, apa yang terjadi sekarang ilmu pengetahuan teknologi sudah spesifik. Jadi dibutuhkan orang yang menguasai secara spesifik," kata dia.

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden ( Perpres) Nomor 37 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Tentara Nasional Indonesia (TNI) beberapa hari lalu.

Dilansir dari laman resmi Setkab, dalam perpres ini disebutkan bahwa pejabat fungsional TNI berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala unit kerja/organisasi yang bersangkutan ditugaskan.

Pejabat fungsional TNI yang dimaksud mempunyai pangkat paling tinggi sama dengan pangkat kepala unit kerja/organisasi.

Setidaknya terdapat dua jabatan fungsional TNI, yakni jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan.

Jenjang jabatan fungsional keahlian terdiri dari ahli utama, ahli madya, ahli muda, dan ahli pertama. Sementara, jenjang jabatan fungsional keterampilan terdiri dari penyelia, mahir, terampil, dan pemula.