Salin Artikel

Waketum PAN: Pilpres 2019 Harus Jadi Pelajaran Para Elite

Menurut Bara, elite harus semakin bijak untuk menjaga suasana kondusif di masyarakat selama tahun politik.

Dia mengacu pada polarisasi masyarakat yang terbentuk dalam Pilpres 2019. Masyarakat seakan terbelah antara pendukung pasangan capres dan wapres nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf dan nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga.

"Ini suatu pelajaran berharga bagi kita untuk ke depannya para elite harus betul-betul berhati-hati dalam ucapan dan retorika mereka. Narasi yang dibangun harus penuh kedamaian," ujar Bara di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (28/6/2019).

Menurut Bara, narasi-narasi yang disampaikan elite politik berpengaruh pada ketegangan di masyarakat. Sebab masyarakat cenderung mempercayai narasi yang dibangun elite tersebut.

Dalam pilpres kali ini, Bara mengatakan, narasi yang dikembangkan para elite adalah soal kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif.

Masyarakat yang percaya pada narasi tersebut menjadi terbawa dan mati-matian membela.

Padahal, ketika tuduhan kecurangan TSM dibawa ke Mahkamah Konstitusi, Majelis Hakim menolak semuanya.

Adapun, MK baru saja membuat putusan menolak permohonan Prabowo-Sandiaga soal kecurangan TSM.

"Setap dalil yang diajukan tim Prabowo dipatahkan oleh Hakim. Tidak ada satupun hakim yang memberikan dissenting opinion," ujar Bara.

Bara berharap polarisasi ini cepat pulih. Elite politik harus membantu proses pemulihan ini dengan cara mengeluarkan narasi yang sejuk.

"Kita harua belajar dari pilpres ini yang memang sangat panas dan menimbulkan polarisasi di lapangan dan menimbulkan luka yang cukup dalam akibat retorika penuh kebencian dan kekerasan yang diungkapkan orang di bagian elite," ujar Bara.

https://nasional.kompas.com/read/2019/06/28/14044401/waketum-pan-pilpres-2019-harus-jadi-pelajaran-para-elite

Terkini Lainnya

Kata Sandiaga soal Kemungkinan Maju di Pilkada Jakarta

Kata Sandiaga soal Kemungkinan Maju di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Cegah Kader 'Mencurikan Diri' ke Partai Lain Jelang Pilkada 2024

PDI-P Cegah Kader "Mencurikan Diri" ke Partai Lain Jelang Pilkada 2024

Nasional
Demokrat Pertimbangkan Usung Keponakan Prabowo di Pilkada Jakarta 2024

Demokrat Pertimbangkan Usung Keponakan Prabowo di Pilkada Jakarta 2024

Nasional
Demokrat Tak Masalah PBB Usul Yusril Jadi Menko Polhukam Kabinet Prabowo

Demokrat Tak Masalah PBB Usul Yusril Jadi Menko Polhukam Kabinet Prabowo

Nasional
Soal Polemik UKT, Fahira Idris Sebut Paradigma Pendidikan Tinggi Perlu Dibenahi

Soal Polemik UKT, Fahira Idris Sebut Paradigma Pendidikan Tinggi Perlu Dibenahi

Nasional
Kongres VI PDI-P Mundur ke 2025

Kongres VI PDI-P Mundur ke 2025

Nasional
Hari Ini, Megawati Akan Buka Rakernas PDI-P Pukul 2 Siang

Hari Ini, Megawati Akan Buka Rakernas PDI-P Pukul 2 Siang

Nasional
Anggota TNI Bunuh Diri karena Terlilit Utang, Menkominfo: Indonesia Darurat Judi “Online”

Anggota TNI Bunuh Diri karena Terlilit Utang, Menkominfo: Indonesia Darurat Judi “Online”

Nasional
PDI-P Sebut Jokowi-Gibran Tak Diundang ke Rakernas karena Langgar Konstitusi

PDI-P Sebut Jokowi-Gibran Tak Diundang ke Rakernas karena Langgar Konstitusi

Nasional
Tak Ada Jokowi, PDI-P Undang 'Menteri Sahabat' di Pembukaan Rakernas

Tak Ada Jokowi, PDI-P Undang 'Menteri Sahabat' di Pembukaan Rakernas

Nasional
Pemerintah Ancam Tutup Telegram karena Tak Kooperatif Berantas Judi 'Online'

Pemerintah Ancam Tutup Telegram karena Tak Kooperatif Berantas Judi "Online"

Nasional
MKD DPR Buka Opsi Panggil Anak SYL, Indira Chunda Thita yang Pakai Duit Korupsi Ayahnya untuk 'Skincare'

MKD DPR Buka Opsi Panggil Anak SYL, Indira Chunda Thita yang Pakai Duit Korupsi Ayahnya untuk "Skincare"

Nasional
16 Kloter Jemaah Haji Indonesia Gelombang 2 Tiba di Jeddah

16 Kloter Jemaah Haji Indonesia Gelombang 2 Tiba di Jeddah

Nasional
Soal Pilkada Jakarta, Demokrat Buka Pintu untuk Sudirman Said, Tutup Rapat untuk Anies

Soal Pilkada Jakarta, Demokrat Buka Pintu untuk Sudirman Said, Tutup Rapat untuk Anies

Nasional
Pemerintah Ancam Denda Platform Digital Rp 500 Juta untuk Tiap Konten Judi 'Online'

Pemerintah Ancam Denda Platform Digital Rp 500 Juta untuk Tiap Konten Judi "Online"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke