Salin Artikel

Alasan Polri Tarik Deputi Penindakan KPK untuk Jadi Kapolda Sumsel

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo mengatakan bahwa Firli dibutuhkan oleh organisasi.

"Mabes Polri sudah mengeluarkan penilaian tersendiri kepada Irjen Firli ditarik ke Polri karena dibutuhkan dari sisi organisasi," kata Dedi di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (21/6/2019).

Menurutnya, Firli memiliki kedekatan dengan tokoh dan masyarakat di Sumsel.

Selain itu, Polri juga menilai bahwa Firli akan dapat bekerja lebih maksimal dengan jabatan barunya tersebut.

"Dan pimpinan merasa memiliki keyakinan bahwa yang bersangkutan juga ketika dipromosikan sebagai Kapolda Sumsel akan jauh lebih mampu kinerjanya, baik dalam rangka untuk menciptakan kamtibmas yang ada di Sumsel maupun berkomunikasi dengan seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda yang ada di Sumsel," ungkapnya.

Dedi mengatakan, Polri juga berkaca dari rekam jejak Firli saat menjadi Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB).

Berdasarkan keterangannya, Firli cukup berhasil menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat setempat.

"Ketika memimpin sebagai Kapolda di NTB, baik dalam memelihara situasi kamtibmas di NTB, karena di NTB ada beberapa wilayah yang cukup rawan dengan kelompok-kelompok terorisme. Beliau cukup berhasil," ujar dia.

"Oleh karenanya, Mabes Polri merasa perlu untuk menarik yang bersangkutan dan yang bersangkutan diberikan promosi sebagai Kapolda Sumsel," sambung Dedi.

Terkait kekosongan jabatan, Direktur Penyidikan KPK Brigjen Panca Putra Simanjuntak ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan KPK.

https://nasional.kompas.com/read/2019/06/21/17190851/alasan-polri-tarik-deputi-penindakan-kpk-untuk-jadi-kapolda-sumsel

Terkini Lainnya

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Angota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Angota Paspampres Jokowi

Nasional
Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Nasional
Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta Bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta Bersama Pengacara

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Nasional
Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Nasional
Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Nasional
Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Nasional
Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Nasional
Jokowi Kembali Ingatkan agar Anggaran Tidak Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Jokowi Kembali Ingatkan agar Anggaran Tidak Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Nasional
Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Nasional
Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Nasional
Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Nasional
Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak 'Heatwave'

Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak "Heatwave"

Nasional
Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar, tapi dari Bawah

Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar, tapi dari Bawah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke