Mendagri: Tidak Ada Data Siluman, Tidak Ada Penggandaan

Ia mengatakan, semua data DPT dari Kemendagri aman dan bertanggung jawab.

"Tapi secara clean and clear data kami aman bertanggung jawab, tentu itu data-data penduduk yang 187 juta itu semua lengkap," kata Tjahjo saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/6/2019).

Tjahjo mengatakan, KPU memiliki tugas untuk menyusun DPT, di mana data-data pemilih didapat dari Kemendagri melalui Dukcapil.

Lalu, KPU terus berkoordinasi dengan Dukcapil sehingga tidak ada satu orang yang bisa melakukan pencoblosan sebanyak dua kali.

"KPU terus koordinasi untuk mengerjakan datanya dengan Dukcapil nanti, sehingga tidak ada satu orang sampai nyoblos dua kali di satu TPS. Apalagi merangkap di dua TPS kan nggak akan mungkin," ujar dia.

Selanjutnya, Tjahjo mengatakan, jika ada kesalahan satu atau dua dalam data DPT, itu hal yang wajar. Namun, menurut dia, DPT siluman tidak ada.

"Tapi saya kira secara prinsip enggak ada data siluman, itu enggak ada yang kami pahami. Penggandaan juga enggak," ucap Tjahjo.

Sebelumnya, Agus Muhammad Maksum menjadi saksi tim hukum Prabowo-Sandiaga dalam persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (19/6/2019).

Agus mempersoalkan daftar pemilih tetap ( DPT) 17,5 juta yang bermasalah. Menurut Agus, ada ketidakwajaran data pemilih dalam jumlah tersebut.

"Ada 17,5 juta NIK palsu, di mana tanggal lahir yang tidak wajar," ujar Agus.

Menurut Agus, dari 17,5 juta DPT, terdapat 9,8 juta pemilih yang tanggal lahirnya sama, yakni pada 1 Juli. Kemudian, ada 5,3 juta yang lahir pada 31 Desember. Selain itu, ada 2,3 juta yang lahir pada 1 Januari.

"Itu tidak wajar, karena yang lahir 1 Juli itu ada 20 kali lipat dari data normal," kata Agus.