Salin Artikel

Pemerintah Kebut Infrastuktur di Enam Provinsi

Rapat internal itu diikuti sejumlah menteri yakni Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karta Sumadi, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, serta Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo.

Basuki mengatakan, rapat tersebut membahas tindak lanjut pertemuan antara Jokowi dengan gubernur, bupati, dan walikota dari enam provinsi beberapa waktu lalu.

"Jadi beberapa waktu lalu Pak Presiden kan undang Pemda, Gubernur, Bupati dan Walikota di 6 Provinsi. Ini mau dilanjutkan lagi. Beliau memonitor proses yang diusulkan pak Gubernur, Buparti dan Walikota yang di Jateng, Jatim, Sulut, Bali, NTT, dan Papua," kata Basuki usai rapat.

Menurut Basuki, kepala daerah dari Provinsi itu sengaja diundang ke Istana oleh Jokowi untuk menyampaikan permintaan terkait kebutuhan infrastuktur di daerahnya masing-masing.

"Misalnya Papua beliau sebutkan permintaan Pak Gub tentang PON. Fasilitas venue sport. Kalau Jateng dan Jatim khususnya, beliau fokuskan supaya semua kegiatan usulan itu diarahkan pada penunjang investasi. Misalnya usulan untuk buat exit-exit tol baru di Magetan, di Ngawi, yang di sana akan ada kawasan-kawasan industri baru. Nah itu harus kita penuhi," kata Basuki.

Namun, Basuki menilai percepatan pembangunan di enam provinsi ini tak ada kaitannya dengan perolehan suara Jokowi di Pilpres. Menurut dia, nantinya Jokowi juga akan mengundang gubernur, bupati dan walikota dari provinsi lainnya untuk menanyakan kebutuhan infrastuktur di tiap daerah.

"Beliau mau meneruskan mengundang yang lain. Ini momen tadi dibikin sambil dibuat jadwal untuk memanggil gubernur dan walikota yang lain," kata dia.

https://nasional.kompas.com/read/2019/06/17/16034671/pemerintah-kebut-infrastuktur-di-enam-provinsi

Terkini Lainnya

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke