"Ini kan tentu bukan dari ASN-nya secara massa tetapi dari pimpinan-pimpinannya, imbauannya, fasilitasnya, dan lain-lain," ujar Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (29/5/2019).
Menurut Fadli, hal itu sudah salah dan harus ditindak sesuai aturan yang berlaku. Meskipun pada akhirnya dugaan mobilisasi pimpinan ASN tersebut tidak menunjukan hasil yang signifikan terhadap perolehan suara.
"Ini bukan persoalan Prabowo-Sandi. Ini persoalan rakyat yang hak-hak mereka itu merasa dicederai," ujar Fadli.
Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko heran dengan materi permohonan sengketa Pemilu Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Pada poin nomor 39, kubu BPN berpandangan bahwa Joko Widodo sebagai capres petahana melakukan pelanggaran Pemilu dan kecurangan masif, yakni salah satunya dengan ketidaknetralan aparatur negara, Polri dan intelijen serta penyalahgunaan birokrasi dan BUMN.
Moeldoko berpendapat bahwa hasil Pemilu 2019 lalu tidak menunjukkan demikian.
"Dibilang mengerakkan BUMN. Tahu enggak (karyawan) BUMN yang memilih 02 itu berapa? 78 Persen. Dibilang menggerakkan ASN. Tahu enggak 72 persen ASN itu milih 02," ujar Moeldoko saat dijumpai di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (28/5/2019).
"Dibilang menggerakkan Polri? Buktinya di Aceh, NTB, Sumatera Barat kalah telak. Mana yang digerakkan? Di mana menggerakkannya? Karena kalau menggerakkan, kami menang 100 persen," lanjut dia.
https://nasional.kompas.com/read/2019/05/29/17220601/asn-disebut-banyak-coblos-02-tapi-menurut-fadli-zon-ada-mobilisasi-pilih-01