Salin Artikel

Ketua DPP Golkar Bantah 25 DPD Ingin Munas Dipercepat

Hal ini disampaikan Happy menanggapi politisi Golkar Aziz Samual yang mengklaim sebanyak 25 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar mengehendaki percepatan Munas untuk pergantian ketua umum.

"Saya tidak menemukan komplain dari 25 DPD I yang meminta Ketua Umum untuk mundur karena dinilai gagal dalam mencapai target di pemilu 2019," kata Happy dalam keterangan tertulisnya, Selasa (28/5/2019).

Happy menilai, apresiasi justru diberikan para pengurus daerah terhadap kepemimpinan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Misalnya dari DPD Jabar yang menyampaikan bahwa Airlangga Hartarto telah menyelamatkan Golkar dari keterpurukan. Lalu Ketua DPD Jawa Timur Zainudin Amali yang mengapresiasi Airlangga karena sudah berhasil memompa semangat kader untuk berjuang dalam pemilu serentak kemarin.

"Ditambah lagi dari beberapa DPD Golkar lain, seperti Sultra dan NTT dan lain-lain," kata Happy yang dikenal sebagai salah satu loyalis Airlangga ini.

Happy menambahkan, apresiasi terhadap kepemimpinan Airlangga juga datang dari ormas pendiri Golkar seperti MKGR dan Kosgoro 1957. Menurut dia, Ketum MKGR Roem Kono dan Ketum Kosgoro 195 Agung Laksono mengimbau seluruh kader untuk tetap menjaga soliditas serta mendukung dan mengapresiasi kepemimpinan Airlangga Hartarto di partai Golkar.

"Demikian juga Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) yang merasa berhasil mengantarkan 19 kader perempuan terbaik duduk di senayan pada Pileg 2019. Ini merupakan bagian dari support kerja keras DPP yang cukup signifikan," kata dia.

Happy sendiri tidak sependapat jika Airlangga dinilai gagal dalam Pemilu 2019 hanya karena perolehan suara dan kursi yang menurun.

Sebab, Airlangga menjadi ketua umum dikala Golkar sedang diterpa badai dahsyat, dimana Ketua Umum sebelumnya Setya Novanto ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi. Bahkan, beberapa lembaga survei menilai elektabilitas Golkar hanya di angka 6-7 persen.

"Maka keberhasilan perolehan peringkat kedua setelah PDIP dengan jumlah 85 kursi seharusnya kita lebih fair dan jernih dalam menilai bahwa itu merupakan prestasi, mengingat pencapaian itu sudah jauh melewati penilaian lembaga-lembaga survei," ujar Happy.

Berdasarkan rekapitulasi akhir KPU, Golkar meraih 17.229.789 suara atau 12,3 persen. Golkar berada di bawah PDI-P dan Gerindra dalam hal raihan suara nasional.

Hasil itu membuat Golkar hanya meraih 85 kursi di DPR, turun dari 2014 dimana partai beringin menempatkan 91 orang wakilnya di Senayan.

Turunnya perolehan suara dan kursi Partai Golkar dalam Pemilu Legislatif 2019 memunculkan wacana mempercepat Musyawarah Nasional untuk mengganti pucuk kepemimpinan di partai beringin.

Salah satu inisiator untuk mempercepat Munas adalah Azis Samual. Pria yang pernah menjadi Ketua Pemenangan Pemilu Wilayah Timur Partai Golkar ini menyebut para pengurus daerah sudah sepakat untuk mempercepat Munas pada bulan Juli.

"Konsolidasi sudah bulat, 25 DPD I dan beberapa DPD II sudah merestui percepatan Munas ini," kata Azis dalam keterangan tertulisnya, Senin (27/5/2019).

https://nasional.kompas.com/read/2019/05/28/06243361/ketua-dpp-golkar-bantah-25-dpd-ingin-munas-dipercepat

Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Brigjen Suherlan Jabat Wakil Komandan Korps Marinir, Gantikan Brigjen Endi yang Jadi Gubernur AAL

Brigjen Suherlan Jabat Wakil Komandan Korps Marinir, Gantikan Brigjen Endi yang Jadi Gubernur AAL

Nasional
Polri dan TNI Gelar Rapim, Ini yang Akan Dibahas

Polri dan TNI Gelar Rapim, Ini yang Akan Dibahas

Nasional
Dibuat Sukar hingga Rela: Lenyapnya Momen Perbaikan Dapil Usai KPU Sukarela Nurut Parpol

Dibuat Sukar hingga Rela: Lenyapnya Momen Perbaikan Dapil Usai KPU Sukarela Nurut Parpol

Nasional
LSI Denny JA: PDI-P di Ambang 'Hattrick' Menang Pemilu jika Punya Capres Populer

LSI Denny JA: PDI-P di Ambang "Hattrick" Menang Pemilu jika Punya Capres Populer

Nasional
BPOM Dinilai Perlu Dievaluasi Total Terkait Kasus Gagal Ginjal Akut Baru

BPOM Dinilai Perlu Dievaluasi Total Terkait Kasus Gagal Ginjal Akut Baru

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi dan Iriana Ajak Tim Pengawal Makan Bersama | Pidato Prabowo Singgung Pengkhianatan dan Musuh dalam Selimut

[POPULER NASIONAL] Jokowi dan Iriana Ajak Tim Pengawal Makan Bersama | Pidato Prabowo Singgung Pengkhianatan dan Musuh dalam Selimut

Nasional
Parpol Lama Dinilai Diuntungkan karena Dapil DPR dan DPRD Provinsi Tak Berubah

Parpol Lama Dinilai Diuntungkan karena Dapil DPR dan DPRD Provinsi Tak Berubah

Nasional
Survei LSI Denny JA Ungkap Rapor Biru-Merah Pemerintahan Jokowi

Survei LSI Denny JA Ungkap Rapor Biru-Merah Pemerintahan Jokowi

Nasional
Ungkap Keinginan Bertemu Megawati, Surya Paloh Disebut Galau soal Politik

Ungkap Keinginan Bertemu Megawati, Surya Paloh Disebut Galau soal Politik

Nasional
Kritisi soal Elektabilitas, PDI-P: Jangan Sampai Kita Lahirkan Pemimpin karena Medsos

Kritisi soal Elektabilitas, PDI-P: Jangan Sampai Kita Lahirkan Pemimpin karena Medsos

Nasional
Isu Perjanjian Utang Piutang Rp 50 Miliar Dinilai sebagai Upaya Delegitimasi Anies Baswedan

Isu Perjanjian Utang Piutang Rp 50 Miliar Dinilai sebagai Upaya Delegitimasi Anies Baswedan

Nasional
Soal Kemungkinan Panggil Menkominfo di Kasus BTS 4G, Jaksa Agung: Tunggu Saja Waktunya

Soal Kemungkinan Panggil Menkominfo di Kasus BTS 4G, Jaksa Agung: Tunggu Saja Waktunya

Nasional
Menyoal dan Mengukur Kualitas Demokrasi Kita

Menyoal dan Mengukur Kualitas Demokrasi Kita

Nasional
Cara Nikah di KUA 2023

Cara Nikah di KUA 2023

Nasional
Syarat dan Cara Membuat Akta Kematian Terbaru

Syarat dan Cara Membuat Akta Kematian Terbaru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.