Salin Artikel

Aktivis 98 Siap Siaga Kawal KPU Jelang 22 Mei

Juru bicara RNA 1998, Sayed Junaidi Rizaldi mengatakan, pihaknya kini siaga satu jelang pengumuman rekapitulasi. Menurut dia, akan ada 5.000 orang dari 34 Provinsi yang siap mengawal KPU.

Sayed menuturkan, gerakan para aktivis tujuannya adalah menegakkan marwah UUD 1945 sebagai konstitusi dasar yang pada hari ini tengah dirongrong oleh kelompok yang mengatasnamakan kedaulatan rakyat.

"Mereka menggunakan idiom-idiom politik kerakyatan, namun menafikan KPU RI sebagai salah satu institusi demokrasi hasil Gerakan Reformasi 98. Hal itu dicerminkan dari tuduhan mengada-ada, bahwa KPU RI telah berbuat curang, dan bermacam hoaks yang disebar untuk mendelegitimasi KPU RI," ucap Sayed dalam keterangannya, Senin (20/5/2019).

Sayed pun mengingatkan kepada semua pihak, bahwa KPU RI sebagai institusi demokrasi mendapatkan kewenangan dari Konstitusi untuk menyelenggarakan Pemilu.

KPU juga diberi kewenangan penuh oleh UU untuk menghitung suara yang diberikan rakyat melalui pemilu, mengumumkan hasil perhitungan suara, serta menetapkan pemenang pemilu.

"Semua kewenangan itu diberikan Konstitusi RI melalui Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu," kata Sayed.

Dia menegaskan, meski menyiapkan 5.000 aktivis, semuanya tidak akan turun, mengingat instruksi Presiden Joko Widodo yang meminta menyerahkan semuanya kepada konstitusi.

Sekjen Persatuan 98 Adian Napitupulu mengatakan, pihaknya tak akan menggelar aksi terlebih dahulu, guna menghindari hal yang tak diinginkan.

"Situasi berjalan biasa, tapi siap siaga di tempat masing-masing, jangan putuskan komunikasi, kalau dibutuhkan kita bergerak," kata Adian.

https://nasional.kompas.com/read/2019/05/20/20474411/aktivis-98-siap-siaga-kawal-kpu-jelang-22-mei

Terkini Lainnya

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke