Misbakhun: Golkar Urutan Kedua, Sangat Pantas Dapat Jabatan Ketua MPR

Menurut dia hal itu wajar, tetapi Misbakhun merasa Partai Golkar yang lebih cocok mendapat posisi itu. Sebab, Partai Golkar merupakan partai pemenang kedua dalam Pemilihan Legislatif 2019.

"Ketua umum sudah menyampakan bahwa pemenangnya adalah PDI-P. Partai Golkar yang nomor dua tentunya sangat pantas untuk mendapatkan jabatan ketua MPR," ujar Misbakhun di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/5/2019).

Menurut Undang-Undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3), pimpinan DPR dipilih berdasarkan perolehan suara partai sedangkan pimpinan MPR melalui sistem paket. Misbakhun mengatakan PKB bisa saja mengikuti paketnya Partai Golkar.

Harapannya, paket pimpinan MPR yang dibuat Partai Golkar bisa mendapat dukungan dari partai lain dengan masuknya PKB. Misbakhun mengatakan memang tidak ada peraturan bahwa pemenang kedua pemilu mendapatkan posisi ketua MPR. Namun, dia mengatakan ketentuan ini menjadi semacam "fatsun" atau etika dalam politik.

"Ketua umum kami Pak Airlangga Hartarto menyampaikan juga permisi sama Cak Imin karena selama ini fatsun politiknya memang sudah seperti itu," ujar Misbakhun.

Sebelumnya, Wakil Ketua MPR yang juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengungkapkan keinginannya terpilih sebagai Ketua MPR periode 2019-2024.

Hal itu dia ungkapkan saat diminta tanggapannya mengenai kabar politisi PDI-Perjuangan Puan Maharani berpotensi menjabat sebagai Ketua DPR.

"Ya Mbak Puan ketua DPR, Insya Allah saya Ketua MPR," ujar politisi yang akrab disapa Cak Imin itu, saat ditemui di Rumah Dinas Wakil Ketua MPR, Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Sabtu (18/5/2019).

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi pernyataan Cak Imin itu saat memberikan sambutan dalam acara buka puasa bersama Partai Golkar yang dihadiri Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (19/5/2019).

"Akan wajar, atas seizin Pak Muhaimin Iskandar, apabila nanti dalam pemilihan Ketua MPR, yang dipilih dalam sistem paket, paket Koalisi Indonesia Kerja, wajar juga mengusung paket dengan ketua dari Partai Golkar," ujar Airlangga.