Salin Artikel

OSO Sebut Wiranto Penyebab Hanura Kalah dalam Pileg 2019

Kata OSO, Wiranto merupakan penyebab Partai Hanura kalah dalam Pemilihan Legislatif 2019.

"Jadi ada yang bertanya kenapa Hanura kalah. Tanya Wiranto, bukan saya. Orang yang bikin kalah dia kok," kata OSO di rumahnya, Jalan Karang Asem Utara, Jakarta, Rabu (15/5/2019).

OSO menyampaikan itu di depan Presiden Joko Widodo. Kepada Jokowi, OSO mengaku tidak mempersoalkan kekalahan Hanura dalam Pileg selama pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 menang Pilpres.

"Kita enggak apa-apa Hanura dia bikin kalah, tetapi yang penting nomor 01-nya kita menang," kata dia.

Berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count, Hanura tidak lolos ke DPR periode 2019-2024, karena suaranya tidak melebihi ambang batas parlemen 4 persen.

Sebelumnya, Wiranto yang juga merupakan Ketua Dewan Pembina sekaligus pendiri Partai Hanura pernah mengatakan ada yang salah dari partainya sehingga tidak lolos ke DPR dalam Pemilu 2019.

"Kalau dulu lolos sekarang tidak lolos berarti perjuangannya ada yang salah, ada yang kurang, tinggal diintrospeksi lagi," kata Wiranto.

Wiranto menceritakan, Hanura ia dirikan pada 2006. Partai ini langsung lolos ke DPR pada pemilu 2009. Lalu pada pemilu 2014, Hanura kembali lolos ke Senayan dengan suara yang meningkat.

Belakangan, Wiranto melepas kursi ketua umum Hanura dan menyerahkan ke Oesman Sapta Odang.

"Kalau kemudian 2019 enggak lolos ya enggak ada masalah, karena parpol itu momen perjuangan, perjuangan secara kolektif kan," kata dia.

Wiranto juga menyatakan, tidak perlu saling menyalahkan terkait tak lolosnya Hanura.

"Tidak perlu saling menyalahkan. Dua kali Partai Hanura lolos pemilu, ya syukuri kalau sekarang tidak lolos. Kita introspeksi, tidak perlu salah menyalahkan, apalagi menyalahkan saya," ujar Wiranto di kantor pusat PT. Adhi Karya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (26/4/2019).

https://nasional.kompas.com/read/2019/05/15/19275341/oso-sebut-wiranto-penyebab-hanura-kalah-dalam-pileg-2019

Terkini Lainnya

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke