Target KPU Selesaikan Rekapitulasi Hasil Pemilu di 25 Negara Sabtu Ini Tak Tercapai

Dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Nasional atas Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 Luar Negeri yang dilaksanakan di Gedung KPU, Menteng, Jakarta Pusat, KPU, Bawaslu, DKPP beserta para saksi capres cawapres dan parpol hanya berhasil membahas rekapitulasi perolehan suara di 10 negara.

Sebanyak 10 negara tersebut, yakni Pyongyang, Korea Utara ; Taskhent, Uzbekistan ; New Delhi, India ; Melbourne, Australia ; Rabath, Maroko ; Washington DC, Amerika Serikat ; Yangoon, Myanmar ; Hanoi, Vietnam ; Karachi, Pakistan dan Tunis, Tunisia.

Pengamatan Kompas.com, rapat pleno rampung pukul 23.22 WIB. Rapat berakhir setelah saksi parpol serta capres cawapres menyampaikan pendapatnya mengenai tiga negara yang hasil rekapitulasinya dibahas pada sesi terakhir, yakni New Delhi, India ; Melbourne, Australia dan Rabath, Maroko.

Saksi memprotes sejumlah hal. Mulai dari ketidakcocokkan jumlah DPT, ketersediaan surat suara yang seharusnya dilebihkan 2 persen dari DPT hingga keseuaian DPT Pileg dengan DPT Pilpres.

Meski demikian, dibantu PPLN yang bersangkutan, satu per satu persoalan itu mampu dibuat terang benderang sehingga semua pihak menerimanya.

Rapat pleno itu ditutup oleh Komisioner KPU Hasyim Asyaari.

"Demikian Bapak Ibu sekalian, dengan berakhirnya rekapitulasi di New Delhi, Rabath dan Melbourne, maka ini sudah dapat disahkan ya," kata Hasyim.

Kemudian, ia mengetuk palu sebanyak tiga kali.

Rapat pleno itu pun akan dilanjutkan pada Minggu (5/5/2019) besok pukul 09.00 WIB.

Diberitakan, Ketua KPU Arief Budiman yakin rapat pleno ini, mampu menyelesaikan rekapitulasi di 25 negara.

"Target kami setiap hari bisa selesaikan 25 (negara). Kan total 130 ya. Berarti kalau 25 per hari, dalam lima hari bisa diselesaikan. Kami optimistis selesai. Kalau bisa malah lebih banyak lebih baik," ujar Arief di sela rapat.

KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) dan para saksi dari capres cawapres serta partai politik telah menyepakati mekanisme penyampaian rekapitulasi per negara.

Jadi, pembacaan rekapitulasi langsung atas tiga negara sekaligus. Setelah itu, barulah para saksi diperbolehkan menyampaikan pendapatnya.

Selain itu, demi mempercepat pembacaan hasil rekapitulasi, pihak sekretariat KPU langsung membuat salinan untuk tiga negara yang akan dibacakan kemudian. Dengan begitu, waktu tidak terbuang sia-sia hanya untuk menunggu salinan rekapitulasi per negara.

"Kami juga sudah merancang, kalau melambat, kami bisa bikin seperti di dalam negeri. Di dalam negeri itu kan kita bikin dua kelas, Pilpres dan Pileg. Bisa saja dalam ini nanti kita ajukan dua kelas seperti itu," ujar Arief.