Salin Artikel

Di Rutan KPK, hanya 36 dari 65 Tahanan yang Mencoblos

Dari sekitar 65 tahanan KPK, hanya 36 orang yang menggunakan hak suaranya.

"Total tahanan yang menggunakan hak pilih 36 orang dari total 65 yang tercatat," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan tertulis, Rabu (17/4/2019).

Febri mengatakan, sebanyak 10 tahanan dari rutan C-1 KPK menggunakan hak pilihnya. Sementara itu, dari 26 tahanan di Rutan Pomdam Jaya Guntur, ada 21 orang yang menggunakan hak pilih dalam Pemilu 2019.

Di Rutan K-4 ada 5 tahanan yang menggunakan hak pilih. Kelima tahanan itu adalah perempuan.

"Tahanan pria tidak ada yang menggunakan hak pilih, tercatat 22 orang," Kata Febri.

Sementara itu Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Guntur, Handoko Sumantri mengatakan, TPS 012 di Rutan K-4 Guntur bukan merupakan TPS mandiri, melainkan menyatu dengan TPS warga, yaitu TPS 12.

TPS 12 terletak di depan Posyandu Dahlia, Setiabudi, Jakarta.

Menurut dia, hasil pemungutan suara di Rutan K-4 KPK akan disatukan dengan TPS 12 yang berada di depan posyandu tersebut.

"Mereka akan melakukan penghitungan bersama dengan pemungutan suara yang berada di TPS 12. Ini (hasil pencoblosan di rutan KPK) akan kita bawa semuanya, dalam hal ini ke TPS 12 berbarengan," kata dia.

Menurut dia, pembukaan TPS di Rutan K-4 KPK ini merupakan bentuk kerjasama KPU dan KPK untuk memfasilitasi tahanan menyalurkan hak pilihnya.

Beberapa tahanan KPK yang ikut mencoblos, seperti anggota DPR Bowo Sidik Pangarso, mantan Sekjen Golkar Idrus Marham, Bupati Mesuji Khamami, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muafaq Wirahadi hingga Direktur Utama PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) Budi Suharto.

https://nasional.kompas.com/read/2019/04/17/15234301/di-rutan-kpk-hanya-36-dari-65-tahanan-yang-mencoblos

Terkini Lainnya

Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Nasional
Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Nasional
BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

Nasional
Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Nasional
Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Nasional
PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

Nasional
Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Nasional
Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke