Menurut Fadli Zon, Prabowo Tidak Serang SBY Saat Debat

Prabowo sempat menyalahkan presiden-presiden sebelum Jokowi terkait kegagalan perekonomian negara.

"Saya kira enggak ada (maksud menyinggung SBY). Maksudnya bukan seperti itu. Jadi tidak perlu disalahartikan. Jadi apa yang disampaikan Pak Prabowo itu bagaimana kita dari dulu sampai sekarang mempunyai garis linier dengan perintah konstitusi kita," ujar Fadli saat ditemui di lokasi debat, Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (13/4/2019) malam.

Fadli mengatakan, pernyataan Prabowo tersebut merupakan peringatan bagi seluruh pemimpin negeri agar tak menyimpang saat menjalankan perekonomian negara.

"Jangan menyimpang ekonomi kita untuk kepentingan nasional bukan untuk kepentingan orang asing, bukan kepentingan segelintir orang. Tapi kepentingan kemakmuran rakyat, itu intinya," papar Fadli.

"Saya kira itu yang mau diingatkan Pak Prabowo. Mungkin perjalanan bangsa kita ada yang menyimpang dari situ. Ada yang liberal atau terlalu kapitalistik, saya kira itu yang diingatkan," lanjut dia.

Prabowo sebelumnya menilai kegagalan perekonomian saat ini bukan hanya menjadi tanggung jawab capres petahana Joko Widodo.

"Saya tidak menyalahkan Bapak (Jokowi). Ini kesalahan besar pesiden-presiden sebelum Bapak. Kita harus bertanggung jawab," ujar Prabowo.

Prabowo mengatakan perekonomian Indonesia saat ini keluar dari jalur. Ia menilai berdasarkan Pasal 33 UUD 1945, perekonomian Indonesia semestinya dapat menyejahterakan masyarakat Indonesia.

Hal itu, menurut Prabowo, belum terlihat saat ini. Ia menilai perekonomian Indonesia saat ini justru menguntungkan pihak asing.

"Saya tidak menyalahkan Pak Jokowi. Ini masalah kita sebagai bangsa dan sudah berjalan belasan bahkan puluhan tahun. Tapi kita harus berani mengkoreksi diri. Kita salah arah. Kita harus contoh seperti Republik Rakyat Tiongkok yang dalam 40 tahun hilangkan kemiskinan," lanjut Prabowo.

"Kita harus contoh berani belajar dari yang hebat. Saya tidak menyalahkan Bapak, ini kesalahan kita semua. Jadi ini salah jalan. Kita harus kembali ke Pasal 33," lanjut dia.