Dalam 2 Tahun, 500 Rumah untuk Korban Gempa Sulteng Ditargetkan Rampung

Hal itu disampaikan Basuki usai rapat dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (11/4/2019).

"Sebanyak 500 unit di (Kelurahan) Duyu (Kota Palu). Kelar dua tahun untuk semuanya," ujar Basuki.

Ia mengatakan, terdapat 600 hektar lahan yang bisa dijadikan lokasi relokasi korban gempa. Namun, baru 292 hektar yang izinnya jelas dan siap digunakan.

Kementerian PUPR terus berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menyelesaikan perizinannya.

Basuki memaparkan, lahan yang akan dijadikan tempat relokasi mencakup Kelurahan Duyu dan Tondo di Kota Palu, serta Desa Pombewe di Kabupaten Sigi.

Dalam mengurus legalisasi lahan, BPN bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sulteng. Ini karena pemerintah daerah dianggap lebih memahami kondisi lahan di wilayah masing-masing.

Rencananya, hunian tetap yang akan dibangun bertipe 36 dengan luas lahan mencapai 150-200 meter persegi. Wilayah hunian tersebut akan dilengkapi sejumlah fasilitas umum seperti masjid, puskesmas, pasar, ruang terbuka hijau dan lapangan sepak bola.

Ia menambahkan, ground breaking pembangunan hunian tetap bagi korban gempa Sulteng akan dilakukan pada 23 April. Basuki mengatakan, pembangunan hunian tetap dibiayai penuh oleh APBN.

Basuki mengatakan, proses pembangunan bergantung pada pembebasan lahan. Jika nantinya ada lahan baru yang dibebaskan, maka Kementerian PUPR akan menambah jumlah rumah yang dibangun.

"Begitu selesai (pembebasan lahan), kami bangun. Jadi apa yang selesai kami kerjakan nanti terus bertahap tergantung lahannya," lanjut dia.