Salin Artikel

Menurut LSI, Ini Penyebab Elektabilitas PSI Stagnan di Bawah 1 Persen meski Gencar Kampanye

Hasil survei LSI pada akhir Maret 2019 menunjukkan tingkat keterpilihan PSI berada pada angka 0,2 persen.

Sementara, menurut catatan LSI, dari Agustus 2018 hingga Januari 2019, elektabilitas PSI tak pernah mencapai 1 persen.

Artinya, perolehan suara PSI di Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 diprediksi tak mampu melampaui ambang batas parlemen sebesar 4 persen.

Lantas, faktor apa yang membuat elektabilitas PSI cenderung stagnan meski telah gencar melakukan kampanye di berbagai media?

Peneliti LSI Rully Akbar menilai, isu, visi-misi dan program yang diangkat oleh PSI selama ini hanya menarget pemilih-pemilih dari segmen terbatas atau kelompok minoritas.

"Mereka memang mencoba masuk di segmen minoritas dan karena mereka hanya masuk di segmen minoritas, ya hasilnya juga masih minim," ujar Rully saat ditemui seusai memaparkan hasil survei di kantor LSI, Jakarta Timur, Jumat (5/4/2019).

Hal itu, lanjut Rully, terlihat dari isu-isu yang disuarakan oleh PSI, antara lain poligami dan Perda Syariah.

Sementara, isu-isu seperti itu belum tentu disukai atau dijadikan pertimbangan kelompok minoritas dalam memilih partai politik.

Di sisi lain, Rully mengatakan, para pemilih dari kelompok minoritas tentunya sudah memiliki pilihan partai politik yang lebih besar, seperti PDI-P atau Demokrat.

"Jadi mereka masuk di isu soal poligami, perda syariah, yang kita tahu pemilih kita mayoritas adalah 90 persen pemilih muslim," kata Rully.

Pengumpulan data survei LSI Denny JA dilakukan pada 18 hingga 26 maret 2019 dengan menggunakan metode multistage random sampling dan wawancara tatap muka.

Wawancara tatap muka dilakukan pada 1.200 responden yang tersebar di berbagai wilayah. Survei ini memiliki margin error 2,8 persen dan dibiayai secara mandiri.

https://nasional.kompas.com/read/2019/04/05/19202341/menurut-lsi-ini-penyebab-elektabilitas-psi-stagnan-di-bawah-1-persen-meski

Terkini Lainnya

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke