Kawal Pemilu, Upaya Menjaga Demokrasi dari Kecurangan..

KOMPAS.com – Pemilu 2019 sudah di depan mata. Tak kurang dari dua pekan mendatang, masyarakat Indonesia akan merayakan pesta demokrasi menentukan presiden-wakil presiden, juga anggota DPR, DPRD Tingkat I dan II, juga DPD.

Indonesia sudah berkali-kali menyelenggarakan pemilu, meski begitu peluang untuk terjadi kecurangan selalu ada. Praktik curang seperti politik uang, penggelembungan atau penggelapan suara tentunya mungkin saja terjadi.

Menurut Anggota Badan Pengawas Pemilu Mochammad Afifuddin (Bawaslu), salah satu pos rawan terjadi kecurangan terletak pada proses pendataan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Misalnya, ketika ditemukan 103 WNA terdaftar dalam DPT.

Tidak hanya proses penyusunan DPT, kerawanan pelanggaran juga dapat terjadi di bagian lainnya.

"Menurut IKP (Indeks Kerawanan Pemilu), kerawanan didefinisikan sebagai segala hal yang menimbulkan gangguan dan berpotensi menghambat proses pemilihan umum yang inklusif dan benar," kata Afif.

Untuk itu, penting bagi semua pihak, termasuk masyarakat, untuk turut terlibat langsung mengamankan pesta demokrasi lima tahunan ini dengan cara aktif mengawal jalannya pemilu.

Kawalpemilu.org

Pada 2014, sebuah organisasi bernama Kawalpemilu.org lahir dari gagasan seorang  praktisi teknologi informasi asal Gresik bernama Ainun Najib.

Organisasi berbasis relawan ini sukses mengawal Pemilu 2014 dengan cara mendigitasi ratusan ribu formulir C1 Salinan yang ada di website KPU.

Namun, ada yang lebih penting dari formulir C1 Salinan, yakni formulir C1 Plano.  Di inilah rekap otentik hasil pemilihan suatu TPS dituliskan. Data ini akan terpampang di masing-masing TPS setelah proses penghitungan selesai, sebelum dikirim ke website KPU.

Tahun ini, Kawalpemilu.org membutuhkan kontribusi dari sebanyak mungkin relawan dari seluruh Indonesia untuk ikut melaporkan hasil pemilu di sekitarnya melalui teknologi.

Bekerja sama dengan Network for Democracy and Electoral Integrity, gerakan ini bernama Kawal Pemilu-Jaga Suara (KPJS).

Masyarakat diminta memfoto formulir C1 Plano yang dipampang  di TPS-nya, kemudian mengunggahnya ke upload.kawalpemilu.org.

Semakin banyak formulir C1 Plano yang terlaporkan, berarti semakin banyak data yang terjaga kebenarannya.  Melalui KPSJ, data perolehan suara bisa dikawal bersama-sama, semua orang bisa memverifikasinya jika terjadi kejanggalan.

Berdasarkan data Kawalpemiu.org, pada 2014 terdapat sekitar 470.000 TPS yang terpantau. Sementara tahun ini jumlahnya meningkat hampir dua kali lipat menjadi sekitar 809.000 TPS.

Adapun, jumlah formulir di masing-masing TPS juga mengalami peningkatan menjadi 5-7 formulir, karena pemilu kali ini memilih eksekutif juga legislatif.

Aplikasi kawal suara dari BPN

Tak mau ketinggalan, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga juga memiliki aplikasi khusus yang dapat digunakan untuk mengawal suara hasil pemilu 17 April nanti.

Aplikasi ini berbasis native mobile dan bernama "Rekat Indonesia". Ini memudahkan untuk segenap relawan atau masyarakat yang ingin berpartisipasi mengawal suara dalam pemilu tanpa batasan wilayah geografis dan ketersediaan jaringan.

"Aplikasi ini untuk mengawal dan mengawasi suara pasangan capres-cawapres 02 di TPS, sehingga para relawan dari berbagai elemen pendukung telah membentuk Relawan Kawal TPS Indonesia disingkat Rekat Indonesia," kata Koordinator Rekat Indonesia Tanty Widanarni.

"Kemenangan harus dirancang, karena aplikasi Rekat Indonesia sekaligus memiliki tiga fungsi, yaitu menggalang relawan, mengawal penghitungan, dan menjadi bukti digital yang valid bagi suara Prabowo-Sandi," ujar dia.

Selain aplikasi "Rekat Indonesia", Tim BPN juga memiliki aplikasi lain yang juga dapat dimanfaatkan untuk mengawal pemilu. Aplikasi itu bernama "Relawan Adil Makmur" yang dapat diunduh baik di Android, iOS, dan sistem operasi lainnya.

Direktur Saksi BPN Prasetyo Hadi menyebut aplikasi ini sebagai satu upaya mengawal suara dengan melibatkan relawan dengan teknologi.

"Dengan cara ini, semua masyarakat pengguna smartphone dapat menjadi saksi di TPS masing-masing. Ini pula merupakan semangat rakyat dalam gotong-royong menjaga TPS," kata Prasetyo.

Pentingnya pengawalan

Anggota Bawaslu Mochammad Afiffudin menyebutkan, pengawalan terhadap pemilu penting dilakukan agar pemilu memiliki kredibilitas transparansi yang tinggi, sehingga hasil akhirnya minim perdebatan juga gugatan.

"Pengawasan adalah kunci mengurangi keraguan orang atas hasil pemilu dan juga kunci untuk meyakinkan agar tidak ada protes hasil pemilu dengan pegawasan yang kuat," ujar Afif.

Sementara itu, Kawalpemilu.org melalui situsnya menyebut pemilu di Indonesia sudah cukup transparan, namun dengan adanya pengawasan yang dilakukan secara mandiri dan independen oleh segenap lapisan masyarakat, membuat Pemilu 2019 jauh lebih transparan.

"Pemilu Indonesia sudah jadi contoh dunia dengan inisiatif open data KPU. Dengan kita bergotong-royong, kita bisa membuat Pemilu 2019 ini menjadi jauh lebih transparan lagi!" bunyi kalimat penutup dalam situs.

Mari bergotong-royong mengawal jalannya Pemilu 2019 agar tercipta hasil yang sesuai dengan suara rakyat di lapangan. Katakan, tidak ada celah diberikan untuk kecurangan, tidak ada ruang disediakan untuk pelanggaran.