Salin Artikel

Bantah Hadang Pesawat Prabowo, Ini Penjelasan TNI AU

Penjelasan ini disampaikannya menanggapi pernyataan mantan Kepala Staf Umum TNI Letjen TNI (Purn) Johanes Suryo Prabowo melalui akun Twitter-nya, @marierteman.

"Apa yang disampaikan Pak JS Prabowo kurang tepat karena yang beliau sampaikan terjadi pada dua hari yang berbeda dan dua-duanya sama sekali tidak melibatkan Sukhoi," kata Novyan melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (4/4/2019).

Meski pesawat Prabowo sudah diberi izin untuk lepas landas, kondisi di lapangan belum aman.

Akhirnya, pesawat Prabowo batal lepas landas karena masalah keamanan.

"Jadi abort-nya 9HNYC (pesawat Prabowo) karena masalah safety dan tidak ada hubungan sama sekali dengan Sukhoi," ujar Novyan.

Kemudian, pada hari berikutnya, Selasa, 2 April 2019, dua pesawat Sukhoi mendarat pada pukul 10.10 WIB.

Adapun pesawat Prabowo mulai menyalakan mesin pada pukul 10.13 WIB dan meminta taxy, 4 menit setelahnya.

Pada saat yang sama, pukul 10.17 WIB, pesawat Wing Air mendekati landasan.

Pesawat Prabowo menunggu untuk lepas landas setelah pesawat Wings Air tersebut mendarat.

Akhirnya, pada pukul 10.23, pesawat Prabowo lepas landas. Selanjutnya, pada pukul 10.30 WIB terdapat tiga Sukhoi yang mendarat.

"Artinya, pesawat 9HNYC tidak ada hubungan sama sekali dengan penerbangan Sukhoi. Pesawat 9HNYC menunggu keberangkatan (take off) karena ada pesawat Wings Air sedang akan mendarat, bukan Sukhoi," kata Novyan.

Berikut cuitan JS Prabowo terkait hal tersebut seperti dikutip dari akun Twitter-nya:

"Info, Saat akan menuju Purwokerto (1/4) pswt yg ditumpangi @prabowo aborted take off krn saat akan take off diujung runway melintas 3 jet tempur. Pengaduan resmi + CVR akn disampaikan kpd dirjen perhubungan udara. Tgl 2/4 selesai kampanye di Sumbar tdk dikawal Polri itu aja".

https://nasional.kompas.com/read/2019/04/04/11262561/bantah-hadang-pesawat-prabowo-ini-penjelasan-tni-au

Terkini Lainnya

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke