Salin Artikel

Politisi PDI-P: Prabowo Kritik Presiden Soeharto dan SBY Soal Pembangunan Indonesia Timur

Prabowo menyebut, wilayah timur Indonesia menjadi salah satu yang pembangunan kesejahteraan masyarakatnya kerap terlupakan oleh pemerintah pusat.

Masinton menilai kritik Prabowo tersebut ditujukan terhadap pemerintah di era Presiden Soeharto dan Susilo Bambang Yudhoyono.

"Sangat mungkin pidato Prabowo sedang menggugat masa kepemimpinan 32 tahun Pak Harto dan 10 tahun Pak SBY yang mengabaikan pembangunan di kawasan Indonesia Timur dan Papua," ujar Masinton saat dihubungi, Selasa (26/3/2019).

Menurut Masinton, hanya pemerintahan Presiden Joko Widodo yang telah melakukan pembangunan secara nyata di Papua dan wilayah timur Indonesia.

Presiden Jokowi, kata Masinton, bisa datang ke Papua berulang kali untuk memastikan pembangunan jalan dan jembatan, serta infrastruktur pendukung lainnya.

"Dan BBM satu harga. Saya belum pernah lihat kepedulian dan kerja pemimpin lainnya seperti Pak Jokowi," kata anggota Komisi III DPR itu.

Masinton mengatakan, selama empat tahun pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, pemerintah telah mewujudkan komitmen nyata dengan membangun infrastruktur dari wilayah ujung barat, tengah hingga wilayah timur Indonesia.

Konektivitas antar wilayah Indonesia menjadi prioritas pemerintah dalam konteks Indonesia sentris.

Pembangunan infrastruktur, kata Masinton, dilakukan untuk mengoneksikan dan mempermudah mobilitas masyarakat dalam bekerja dan berusaha.

Selain itu, pembangunan juga bertujuan untuk memeratakan pembangunan, menumbuhkan kegiatan ekonomi baru, serta meningkatkan distribusi barang dan jasa.

"Hasil akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, serta pengurangan ketimpangan," ucap Masinton.

Ia memaparkan, sepanjang 2015-2019, pembangunan jalan trans-Papua menjadi salah satu agenda prioritas pembangunan infrastruktur luar Jawa.

Hingga akhir 2019, total panjang jaringan jalan Trans Papua 4.330 kilometer ditargetkan sudah tersambung seluruhnya.

"Jadi pernyataan Prabowo tentang Indonesia Timur tidak diperhatikan pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya oleh pemerintah pusat. Itu pernyataan mangkrak karena tidak membuka mata atas capaian kinerja empat tahun pemerintah," ujar Masinton.

"Tidak cukup meneropong luasnya Indonesia hanya dari Hambalang, karena Hambalang adalah simbol kemangkrakan, di sana ada proyek mangkrak karena dikorupsi," tambahnya.

Sebelumnya, Prabowo menegaskan bahwa dirinya dan calon wakil presiden Sandiaga Uno berkomitmen untuk membangun kesejahteraan bagi masyarakat yang selama ini tidak mendapatkan perhatian dari masyarakat, khususnya di wilayah timur Indonesia.

Oleh sebab itu pihaknya memilih tagline "Bergerak Dari Timur untuk menyelamatkan Indonesia" dalam mengawali rangkaian kampanye rapat umum.

https://nasional.kompas.com/read/2019/03/26/18531391/politisi-pdi-p-prabowo-kritik-presiden-soeharto-dan-sby-soal-pembangunan

Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke