Salin Artikel

Litbang Kompas Tegaskan Hasil Surveinya Tak Terpengaruh Pilihan Politik Ke Paslon Tertentu

Hal itu disampaikan peneliti Litbang Kompas Toto Suryaningtyas saat acara diskusi bertajuk "Analisis Hasil Survei: Mengapa Bisa Beda?", di Upnormal Coffee, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (26/3/2019).

Toto mengungkapkan pernyataan tersebut terkait hasil survei terbaru Litbang Kompas dengan hasil yang cenderung berbeda dari survei lain.

"Dari kami sejak awal itu tidak ada, skenario atau setting atau intensi atau perilaku, baik dalam penyusunan konsep, penurunan kuesioner, pengambilan data, tahap analisa, itu tidak ada kecondongan apapun baik kepada 01 maupun 02," kata Toto.

Dalam survei Litbang Kompas pada 22 Februari-5 Maret 2019, menunjukkan penurunan elektabilitas pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan kenaikan elektabilitas Prabowo-Sandi.

Elektabilitas Jokowi-Ma'ruf turun 3,4 persen, dari 52,6 persen di Oktober 2018 menjadi 49,2 persen.

Di sisi lain, Prabowo-Sandi mengalami kenaikan 4,7 persen, dari 32,7 persen menjadi 37,4 persen. Selisih suara antara kedua pasangan menyempit menjadi 11,8 persen.

Menurut Toto, setiap peneliti Litbang Kompas tentu memiliki pilihan politik masing-masing, yang merupakan urusan personal.

Kendati demikian, ia mengatakan bahwa hasil survei tersebut tak berhubungan dengan pilihan politik apa pun dan siapa pun.

"Masing-masing peneliti kami, ada puluhan peneliti, mungkin ada kecondongan tapi itu urusan personal. Begitu urusan hasil survei, ini dia netral, dia bersih dari tendensi-tendensi," ungkapnya.

Ia pun menilai ada narasi tertentu yang beredar di publik, yang mendorong persepsi-persepsi tertentu terkait hasil survei itu.

"Jadi kalau sekarang hasilnya semacam itu mungkin ada narasi-narasi yang mendorong bagi publik untuk mengira bahwa kami mempunyai maksud tertentu," ujar dia.

https://nasional.kompas.com/read/2019/03/26/18300991/litbang-kompas-tegaskan-hasil-surveinya-tak-terpengaruh-pilihan-politik-ke

Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke