Jaksa KPK Tuntut Pencabutan Hak Politik Irwandi Yusuf

"Menuntut supaya majelis hakim menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak dilipih dalam jabatan publik selama 5 tahun setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokok," ujar jaksa Ali Fikri saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (25/3/2019).

Jaksa M Asri Irwan mengatakan, dalam pidana tambahan tersebut, penuntut mempertimbangkan jabatan Irwandi selaku gubernur saat menerima suap dan gratifikasi. Padahal, Irwandi yang dipilih oleh rakyat diharapkan berperan aktif memberantas korupsi.

Menurut jaksa, pencabutan hak politik bisa memberikan efek jera bagi pelaku dan orang lain yang akan melakukan tindak pidana korupsi. Pencabutan hak politik juga untuk melindungi publik dari persepsi yang salah tentang calon pejabat publik yang sudah berkhianat melakukan korupsi.

"Untuk menghindari jabatan publik diisi orang yang pernah dijatuhi hukuman karena korupsi, maka perlu dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik," ujar jaksa Asri Irwan.

Irwandi Yusuf dituntut 10 tahun penjara dan membayar denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan.

Menurut jaksa, Irwandi Yusuf terbukti menerima suap Rp 1,050 miliar dari Bupati Bener Meriah Ahmadi. Suap tersebut diberikan melalui staf dan orang kepercayaan Irwandi, yakni Hendri Yuzal dan Teuku Saiful Bahri.

Selain itu, Irwandi Irwandi juga dinilai terbukti menerima gratifikasi sebesar Rp 8,7 miliar.

Menurut jaksa, sejak November 2017 hingga Mei 2018, Irwandi menerima uang melalui rekening bank atas nama Muklis. Totalnya, Irwandi menerima Rp 4,2 miliar.

Kemudian, menurut jaksa, sejak Oktober 2017 hingga Januari 2018, Irwandi menerima uang melalui Steffy Burase. Totalnya, Irwandi menerima uang sebesar Rp 568 juta dari Teuku Fadhilatul Amri.

Menurut jaksa, Teuku Amri mengirimkan uang ke rekening milik Steffy Burase setiap kali diperintah oleh Teuku Saiful Bahri. Adapun, Saiful merupakan salah satu tim sukses Irwandi pada Pilkada Gubernur Aceh 2017.

Selain itu, menurut jaksa, sejak April 2018 hingga Juni 2018, Irwandi menerima gratifikasi melalui Nizarli yang merupakan Kepala Unit Layanan Pengadaan Provinsi Aceh. Nizarli juga merangkap sebagai Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Aceh.

Nizarli atas sepengetahuan Irwandi telah menerima Rp 3,7 miliar.

Adapun, uang tersebut berasal dari pihak mantan tim sukses Irwandi yang akan mengikuti paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Provinsi Aceh.

Irwandi juga dinilai menerima gratifikasi sebesar Rp 32,4 miliar. Gratifikasi itu terkait dana biaya konstruksi dan operasional proyek pembangunan Dermaga Bongkar pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, Aceh.