Salin Artikel

TKN: Akibat Hoaks, Masyarakat Tak Objektif Dalam Menilai Kinerja Pemerintah

Berbagai fitnah yang tersebar itu antara lain terkait isu Partai Komunis Indonesia (PKI), anti terhadap ormas Islam, kriminalisasi ulama, dan legalisasi perkawinan sesama jenis.

Ace mencontohkan kasus video dugaan kampanye hitam yang dilakukan oleh ibu-ibu di Karawang, Jawa Barat.

"Pak Jokowi tentu akan melawan siapa pun pihak yang mencoba untuk melakukan narasi negatif di Pemerintahan Jokowi ini," ujar Ace saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, senin (25/3/2019).

"Pak Jokowi dari 6 bulan lalu bicara tentang anti-hoaks, tetapi kita lihat sebulan yang lalu masih ada ibu-ibu yang mengkampanyekan soal hal-hal yang bersifat hoaks terhadap Pemerintahan Jokowi," ucapnya.

Ace menilai, fitnah dan hoaks itu sengaja disebarkan oleh pihak tertentu untuk menutupi pencapaian pemerintah selama ini.

Akibatnya, masyarakat menjadi tidak objektif dalam menilai kinerja pemerintahan Presiden Jokowi.

"Hoaks tersebut itu menutupi objektivitas masyarakat untuk melihat secara objektif terhadap pemerintahan Jokowi yang dinilai publik banyak menghasilkan berbagai macam prestasi," kata Ace.

Di sisi lain, lanjut Ace, kampanye mencegah hoaks yang selama ini didengungkan tidak membuat penyebarannya surut.

Bahkan, penyebaran hoaks dinilai semakin marak jelang Pilpres pada 17 April mendatang.

"Karena itulah (hoaks dan fitnah) yang dijadikan instrumen untuk menurunkan Pak Jokowi," tutur politisi dari Partai Golkar itu.

Sebelumnya, saat menghadiri deklarasi "Alumni Jogja SATUkan Indonesia", di Stadion Kridosono, Kota Yogyakarta, Sabtu (23/3/2019), Jokowi berjanji akan melawan segala macam hoaks, fitnah dan penghinaan yang sering ditujukan kepadanya selama ini.

Ia menceritakan, selama ini dirinya memilih diam ketika difitnah. Bahkan, saat dihina dan direndahkan pun dirinya tetap memilih diam.

"Saya ini sebenarnya sudah diam 4,5 tahun, difitnah- fitnah saya diam, dijelek-jelekin saya diam, dicela dan direndah-rendahkan saya diam. Dihujat-hujat, dihina-hina saya juga diam," ujar Jokowi.

Di hadapan peserta deklarasi Alumni Jogja SATUkan Indonesia Joko Widodo menyatakan tidak akan diam lagi.

"Tetapi hari ini di Yogyakarta, saya sampaikan, saya akan lawan," ucap Jokowi dengan suara lantang.

"Ingat-ingat sekali lagi, akan saya lawan," katanya lagi.

https://nasional.kompas.com/read/2019/03/25/17300371/tkn-akibat-hoaks-masyarakat-tak-objektif-dalam-menilai-kinerja-pemerintah

Terkini Lainnya

PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

Nasional
KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

Nasional
MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

Nasional
Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke