Salin Artikel

Ribuan Surat Suara Rusak, KPU Sebut Prosedur Gantinya Tidak Sulit

Prosedurnya, jika ditemukan surat suara rusak oleh KPU kabupaten/kota, maka yang bersangkutan bisa melaporkan ke KPU provinsi. Setelah itu, KPU provinsi akan menyampaikan ke KPU RI.

"Nggak ada yang sulit. Jadi kita nunggu laporan dari provinsi, kabupaten mana saja yang rusak dan karena apa. Setelah itu kami ganti," kata Ilham di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (20/3/2019).

Menurut Ilham, dalam hal laporan surat suara rusak, pasca pengecekan, ditemukan beberapa kasus ternyata kerusakan surat suara masih bisa ditolerir.

Surat suara yang masih bisa ditolerir itu misalnya, ditemukan sedikit titik di surat suara, yang tidak mengganggu gambar atau penulisan yang tertera di surat suara.

"Karena ada juga surat suara yang kita tolerir, bukan rusak," ujar Ilham.

Sebelumnya, sejumlah KPU daerah melaporkan adanya ribuan surat suara yang rusak.

Sebanyak tiga ribu surat suara ditemukan rusak di gudang KPU Buton Selatan, Sulawesi Tenggara. Surat suara yang rusak merupakan surat suara untuk pemilu calon legislatif.

Tujuh ribu surat suara pilpres dan pileg juga ditemukan rusak di Cianjur, Jawa Barat.

Tak hanya itu, KPU daerah juga menemukan 10.613 surat suara rusak di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT). Ada pula 91.633 surat suara rusak di Kabupaten Timor Tengah Selatan, NTT.

Sementara itu, 10.543 lembar surat suara rusak di Jombang, Jawa Timur. Sebanyak 5.577 surat suara pilpres rusak di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sedangkan di Wonosobo, ada 1.700 surat suara pemilu DPR rusak.

Hingga saat ini, produksi dan distribusi surat suara sudah mencapai 93 persen.

KPU mencatat, total ada 912.601.471 surat suara yang sudah diproduksi, dari target 971.809.564. Artinya, KPU masih perlu mencetak 59,208,093 surat suara.

https://nasional.kompas.com/read/2019/03/20/18085311/ribuan-surat-suara-rusak-kpu-sebut-prosedur-gantinya-tidak-sulit

Terkini Lainnya

GASPOL! Hari Ini: Eks Ajudan Prabowo Siap Tempur di Jawa Tengah

GASPOL! Hari Ini: Eks Ajudan Prabowo Siap Tempur di Jawa Tengah

Nasional
Mengintip Kecanggihan Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 yang Bersandar di Jakarta

Mengintip Kecanggihan Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 yang Bersandar di Jakarta

Nasional
Selain Rakernas, PDI-P Buka Kemungkinan Tetapkan Sikap Politik terhadap Pemerintah Saat Kongres Partai

Selain Rakernas, PDI-P Buka Kemungkinan Tetapkan Sikap Politik terhadap Pemerintah Saat Kongres Partai

Nasional
Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

Nasional
Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Nasional
WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

Nasional
Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Nasional
Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Nasional
Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Nasional
KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

Nasional
Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Nasional
Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Nasional
DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke