Menurut KPU, Saat Ini Ada Upaya Menjatuhkan Kepercayaan Penyelenggara Pemilu

"Kami melihat ada upaya yang masif dan sistematis untuk mendelegitimasi pemilu dan itu dimulainya dengan mendelegitimasi penyelenggara pemilunya," ujar Wahyu dalam acara diskusi di Kantor Kemenkominfo, Jakarta, Senin (11/3/2019).

Isu miring yang bertubi-tubi menyerang KPU dan Bawaslu beberapa waktu belakangan ini adalah indikasinya.

Isu miring pertama, yakni kabar ditemukannya tujuh kontainer berisi surat suara tercoblos untuk pasangan capres cawapres nomor urut 01 di Pelabuhan Tanjung Priok. Kontainer itu dikabarkan berasal dari China.

"Dan ujung-ujungnya sudah dipastikan 100 persen hoaks. Tapi oleh sebagian masyarakat, berita hoaks itu dipercaya kebenarannya," ujar Wahyu.

Isu miring kedua, yakni tuduhan ketidaknetralan KPU terkait cuti bagi calon presiden berstatus petahana. Padahal, KPU sudah menjelaskan berkali-kali dasar peraturan mengenai cuti capres petahana. Namun, tetap saja KPU dituduh memihak salah satu pasangan calon.

Isu miring lainnya, antara lain kabar KPU mengakomodasi pemilih gila, KPU memperbolehkan Aparatur Sipil Negara (ASN) berkampanye hingga KPU yang dituding tak berdaya terhadap kekuatan asing yang turut mencampuri proses pemilu di Indonesia.

Wahyu cukup heran dengan terpaan isu miring ini. Sebab, ia merasa KPU sudah bekerja berdasar pada peraturan perundangan yang ada.

"Sekarang gini, tunjukkan KPU tidak netralnya di bagian apa? Kan ada yang sering bilang KPU itu tidak netral, KPU tidak netral. Karena setiap tahapan itu, kita selalu bersikap profesional dan independen," ujar Wahyu.

Meski demikian, KPU patut bersyukur. Berdasarkan hasil survei beberapa lembaga, kepecayaan masyarakat terhadap independensi dan integritas lembaga KPU masih tinggi.

"Berdasarkan hasil survei lembaga eksternal, kepercayaan masyarakat kepada KPU masih tinggi, yaitu 80 persen. Sudah tergerus hoaks saja masih 80 persen kan? Apalagi jika tidak ada hoaks ya," ujar Wahyu.