TKN: Tak Masalah Defisit BPJS Kesehatan, yang Penting Masyarakat Tertolong

Anggota TKN, Hasbullah Thabrany mengatakan, defisit anggaran BPJS tidak masalah karena hal itu merupakan program nasional.

Menurut dia, yang terpenting dari program BPJS adalah pelayanan kesehatan masyarakat.

"Yang jelas Pak Jokowi dan Ma'ruf akan meneruskan sukses yang sudah kita capai selama ini. Defisit BPJS tidak masalah, itu hal biasa karena program itu berskala nasional, yang penting banyak masyarakat yang tertolong," ujar Hasbullah dalam diskusi polemik bertajuk "Menakar Visi Kesehatan" menuju debat ketiga Pilpres 2019 di daerah Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (9/3/2019).

Pada tahun 2014, terjadi defisit sebesar Rp 3,8 triliun. Pada 2015 naik menjadi Rp 5,9 triliun.

Kemudian di tahun 2016 menjadi Rp 9 triliun, 2017 kembali naik jadi Rp 9,75 triliun, dan 2018 menjadi Rp 16,5 triliun.

Hasbullah mengatakan, defisit BPJS hingga saat ini tidak bermasalah karena sumber-sumber dana untuk menutupinnya sudah ada di pemerintahan ke depan.

Dia mencontohkan, salah satu dana yang akan digunakan untuk penutupan defisit anggaran BPJS adalah berasal dari pajak cukai rokok yang akan dinaikkan.

"Dan faktanya kita lihat di lapangan, daya beli masyarakat terhadap rokok itu tinggi sekali. Maka itu, menaikkan cukai rokok bisa menutupi defisit tersebut," ujar dia.

Namun demikian, ia mengakui bahwa pengeluaran BPJS Kesehatan lebih besar dibandingkan pemasukan. Maka dari itu, ia berharap ada kenaikkan cukai rokok di atas 57 persen.

Ia mengklaim Jokowi-Ma'ruf sudah mengidentifikasi semua permasalahan defisit anggaran BPJS Kesehatan dan mengetahui solusi yang bisa diterapkan.