Temui Wapres, Menristek Dikti dan Kepala LIPI Bahas Polemik Reorganisasi Pegawai

Pertemuan tersebut membahas polemik reorganisasi pegawai yang sempat menuai protes di internal LIPI.

"Ini adalah pertemuan melakukan sinkronisasi antara pegawai-pegawai yang ada di LIPI, tentang terjadinya reorganisasi," ujar Nasir usai bertemu Kalla.

Ia mengatakan, sedianya reorganisasi merupakan hal biasa yang terjadi di institusi pemerintahan.

Nasir menyebutkan, reorganisasi merupakan cara yang biasa ditempuh organisasi untuk mencapai tujuannya dengan efisien.

Reorganisasi di internal LIPI, lanjut Nasir, seharusnya dimaknai positif. Ia mengharapkan reorganisasi tak terus menimbulkan kegaduhan di internal LIPI.

"Jadi inilah yang harus kami sampaikan dulu ke publik, sehingga jangan sampai masalah ini mengecilkan nama LIPI. LIPI adalah lembaga yang sangat besar untuk masa depan Indonesia," tutur Nasir.

"Dan masukan dari Pak Wapres, lakukan sinkronisasi, antara target yang akan dicapai dengan struktur organisasi yang dilakukan reorganisasi," lanjut dia.

Sebelumnya rombongan peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ( LIPI) menemui Ketua DPR Bambang Soesatyo dan anggota Komisi VII untuk mengadukan kebijakan Kepala LIPI yang baru Laksana Tri Handoko.

Mereka mengeluhkan kebijakan reorganisasi yang dilakukan Handoko di LIPI.

Mereka yang datang mengadu bukan hanya peneliti biasa melainkan juga profesor-profesor seperti Syamsudin Haris, Asvi Warman Adam, dan Hanny Warsilah.

"Ada masalah di dalam kebijakan reorganisasi dan redistribusi di LIPI yang dilakukan oleh Kepala LIPI. Masalah-masalah itu di antaranya adalah pembabatan sejumlah satuan kerja, pemecahan eselon II, penghapusan sejumlah eselon III kemudian rencana dirumahkannya ratusan staf pendukung jumlahnya 1.500," ujar Syamsudin Haris di Kompleks Parlemen, Rabu (30/1/2019).

Syamsudin mengatakan, mereka bukannya menolak reorganisasi, tetapi pegawai LIPI berharap hal itu dilakukan secara bertahap.

Akibat kebijakan ini, banyak pegawai yang kehilangan pekerjaannya. Syamsudin mengatakan kebijakan yang dilakukan tidak memperhatikan sisi kemanusiaan.