Salin Artikel

Bawaslu dan Dukcapil Duga WNA yang Masuk DPT Muncul Saat Pendataan Pemilih

Ada kemungkinan, petugas coklit sulit membedakan antara e-KTP milik WNA dengan milik WNI, karena e-KTP keduanya hampir sama. Pembedanya adalah, e-KTP WNA menggunakan Bahasa Inggris, sementara e-KTP WNI menggunakan Bahasa Indonesia.

"Temuan sekarang kemungkinan dari coklit atau pendaftaran pemilih update. Mungkin juga dari panitianya, karena KTPnya kan hampir sama, tapi warga negara beda," kata Bagja saat ditemui di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (6/3/2019).

Hal serupa juga diungkap oleh Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh.

Menurut Zudan, masuknya data WNA ke DPT Pemilu dipastikan bukan berasal dari data kependudukan yang dimiliki oleh Dukcapil.

Seperti diketahui, Dukcapil menghimpun Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4). DP4 digunakan sebagai rujukan KPU dalam menyusun DPT pemilu.

"Dalam rapat (KPU, Dukcapil, Bawaslu) kemarin tanggal 4 (Maret), staf KPU mewakili KPU menyatakan bahwa masuknya WNA dalam DPT tidak bersumber dari DP4 Pilpres 2014, DP4 Pilkada 2015, DP 4 Pilkada 2018, DP4 Pilpres 2019," ujar Zudan saat dihubungi, Rabu (6/3/2019).

Sementara itu, pihak KPU belum mau memberi keterangan terkait hal ini. Menurut Komisioner KPU Viryan Azis, pihaknya tengah fokus untuk menyelesaikan pengecekan faktual terkait WNA pemilik e-KTP yang diduga masuk ke DPT Pemilu.

"Tunggu, sedang ditelusuri. KPU ingin merespon secara menyeluruh. Nanti akan kami buka bagaimana, dan KPU akan buka data yang KPU verifikasi untuk publik secara jelas," ujar Viryan saat dihubungi, Rabu (6/3/2019).

"Kan kemarin kami baru mulai melakukan verifikasi dan sudah selesai, ini sedang direkap hasilnya," sambungnya.

Sebelumnya, Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyerahkan 103 data WNA pemilik e-KTP yang masuk ke Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019, ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu.

Data tersebut diperoleh dari pencermatan yang dilakukan tim teknis Ditjen Dukcapil.

https://nasional.kompas.com/read/2019/03/06/19384751/bawaslu-dan-dukcapil-duga-wna-yang-masuk-dpt-muncul-saat-pendataan-pemilih

Terkini Lainnya

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke