Salin Artikel

Komitmen Kedua Capres Terkait Isu Lingkungan Hidup Dinilai Masih Rendah

Padahal, menurut Firdaus, hal itu sangat terkait erat dengan tema debat: sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Salah satu kasus yang seharusnya diangkat yakni dugaan kriminalisasi aktivis penolak tambang emas Tumpang Pitu di Banyuwangi, Jawa Timur.

"Kriminalisasi aktivis penolak tambang emas Tumpang Pitu di Banyuwangi, Jawa Timur adalah salah satu contoh kasus yang tidak muncul diperdebatkan dalam debat capres kedua,” ujar Firdaus melalui keterangan tertulisnya, Senin (18/2/2019).

Firdaus menilai perdebatan terkait isu lingkungan sepanjang debat menjadi terkesan tidak mendalam.

Di sisi lain, jika kasus dugaan kriminalisasi aktivis penolak tambang emas Tumpang Pitu diperdebatkan, kemungkinan hal itu akan membongkar jejak ekologi kandidat capres dan orang-orang di lingkaran mereka.

Tidak tajamnya pembahasan isu ekologis dalam debat semakin menunjukkan rendahnya komitmen masing-masing kandidat terhadap isu lingkungan hidup.

Sementara, rendahnya komitmen kandidat capres juga tercermin dalam kampanye di media sosial.

Menurut data dari www.iklancapres.id, per 18 Februari 2019, pasangan capres-cawapres 01 hanya 16 kali mengangkat isu lingkungan. Sedangkan pasangan nomor urut 02 hanya 14 kali.

Firdaus berpendapat, minimnya kampanye isu lingkungan hidup memperlihatkan masing-masing capres seperti saling melindungi jejak ekologi mereka dan orang-orang di sekitarnya dari pantauan publik.

“Semakin jejak ekologi capres dan orang-orang di sekitarnya disembunyikan dari pantauan publik, semakin terang upaya pembodohan politik bagi masyarakat,” kata Firdaus.

“Ke depan, nampaknya, publik sendiri yang harus membongkar jejak-jejak ekologi mereka dan orang-orang di sekitarnya," tutur dia.

https://nasional.kompas.com/read/2019/02/19/06150861/komitmen-kedua-capres-terkait-isu-lingkungan-hidup-dinilai-masih-rendah

Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke