Salin Artikel

Otoritas Filipina Masih Belum Bisa Pastikan Dugaan Keterlibatan WNI dalam Teror Bom di Gereja

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Filipina Eduardo Ano menyebut bahwa suami istri asal Indonesia sebagai pelaku teror.

"Kami sudah confirm tadi, jadi masih tetap yang pertama proses riksa laboratorium forensik di Filipina untuk tes DNA," kata Kepala Bagian Penerangan Umum Kombes Syahar Diantono di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (13/2/2019).

Syahar mengungkapkan, proses identifikasi membutuhkan waktu lama mengingat tubuh pelaku yang sudah tidak utuh.

Oleh karena itu, Polri dan pihak terkait juga masih terus berkoordinasi dengan otoritas Filipina.

Syahar mengungkapkan tim yang berada di negara tersebut bekerja sama dengan penyidik setempat untuk mendalami kasus, termasuk keterangan para saksi.

"Tim Indonesia yang di sana terus mendalami, bekerja sama, berkoordinasi dengan penyidik yang di sana, untuk mendalami semua informasi dari pemeriksaan saksi," terang dia.

Perwakilan Indonesia di Filipina, kata Syahar, juga siap membantu jika membutuhkan bukti, seperti sampel DNA nantinya.

Sebelumnya, Mendagri Filipina Eduardo Ano mengatakan, dua pelaku serangan bom bunuh diri di gereja Katolik di Pulau Jolo, Filipina, berasal dari Indonesia.

Pada Jumat (1/2/2019), Ano mengatakan, pihak militer telah memastikan bahwa insiden ledakan dua bom di Gereja Jolo di Provinsi Sulu pada Minggu (27/1/2019), merupakan bom bunuh diri yang dilakukan dua orang.

Insiden bom ganda tersebut telah menewaskan 22 orang dan melukai 100 orang lainnya.

"Yang bertanggung jawab (dalam serangan ini) adalah pembom bunuh diri asal Indonesia," kata Ano, seperti dilansir BBC News Indonesia.

"Tujuan dari pasangan Indonesia ini adalah untuk memberi contoh dan mempengaruhi teroris Filipina untuk melakukan pemboman bunuh diri," tambah dia.

https://nasional.kompas.com/read/2019/02/13/18282651/otoritas-filipina-masih-belum-bisa-pastikan-dugaan-keterlibatan-wni-dalam

Terkini Lainnya

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke