Salin Artikel

PHRI Anugerahi Presiden Jokowi Gelar Bapak Pariwisata Nasional

Gelar tersebut disematkan oleh Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani dalam acara perayaan HUT PHRI ke-50 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (11/2/2019).

"Bapak Presiden dan hadirin yang kami muliakan. Pada kesempatan hari ini, perkenankan kami memberikan penghargaan kepada Bapak Presiden, yaitu sebagai Bapak Pariwisata Nasional," ucap Hariyadi dalam sambutannya.

Ia mengatakan, PHRI sepakat menyematkan gelar tersebut kepada Jokowi lantaran mantan Gubernur DKI Jakarta itu memiliki inisiatif dan komitmen secara berkelanjutan dalam membangun pariwisata Indonesia sejak menjabat Wali Kota Solo.

Ia menambahkan, gelar tersebut layak diberikan kepada Jokowi karena telah menempatkan pariwisata sebagai sektor unggulan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Kinerja Jokowi dalam membangun pariwisata terlihat pula dari peningkatan jumlah wisatawan mancanegara dari 10,41 juta pada 2015 menjadi 15,81 juta pada 2018.

Selain itu, ia menilai, keseriusan Jokowi membangun pariwisata terlihat dari peningkatan anggaran Kementerian Pariwisata dari Rp 1,2 triliun pada 2014 menjadi Rp 3,8 triliun pada 2019.

"Penghargaan ini kami berikan secara objektif, bukan karena Bapak sekarang ini sedang sibuk kampanye Pilpres. Dan kami tidak berharap keuntungan politis dari penghargaan ini," ujar Hariyadi.

Usai menerima penghargaan tersebut, Jokowi berseloroh. Ia merasa aneh mendapat penghargaan tersebut di tengah melambungnya harga tiket pesawat.

"Sebetulnya lucu juga dapat penghargaan Bapak Pariwisata tapi harga tiketnya naik, kemudian ada menteri yang menyampaikan masalah rapat di hotel. Tapi yang jelas itu bukan presidennya," seloroh Jokowi lantas disambut tawa para pengusaha hotel dan restoran yang hadir.

https://nasional.kompas.com/read/2019/02/12/11022951/phri-anugerahi-presiden-jokowi-gelar-bapak-pariwisata-nasional

Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke