Formappi: Ada Benih Korupsi pada Caleg yang Tertutup

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat sebanyak 2.049 caleg tidak membuka data pribadinya ke publik pada situs infopemilu.kpu.go.id.

Menurut dia, seseorang yang berintegritas dan bersih tak akan ragu untuk tampil dan bahkan, "sesumbar" dengan integritas tersebut.

"Mereka juga diragukan berintegritas memadai karena mestinya mereka yang berintegritas akan cukup leluasa menyodorkan dirinya ke publik atau pemilih, sekaligus menjadikan integritas diri itu sebagai bahan kampanye saat ini," kata Lucius kepada Kompas.com, Kamis (7/2/2019) malam.

Lucius khawatir keengganan para caleg tersebut menjadi benih-benih korupsi.

"Kecenderungan tertutup itu jika sudah menjadi karakter, menjadi modal utama benih korupsi, sesuatu yang menjadi musuh utama negara kita saat ini dan ke depannya," terangnya.

Dalam pandangannya, sikap tertutup tersebut mencerminkan kinerja jika caleg itu terpilih nantinya.

Tak menutup kemungkinan, kata Lucius, jika para caleg tersebut terpilih, mereka akan menggunakan jabatannya sebagai "ladang" korupsi.

"Jika mereka-mereka yang tertutup ini terpilih, maka sangat mungkin mereka akan menjadikan kursi wakil rakyat bukan sebagai ladang pengabdian kepada rakyat tetapi menjadi instrumen pemuas syahwat kekuasaan sekaligus ketamakan," tutur dia.

Oleh karena itu, Lucius mendukung langkah KPU untuk mengumumkan daftar caleg yang enggan mempublikasikan datanya.

Sebelumnya, KPU mengungkapkan sebanyak 2.049 caleg tidak membuka data pribadinya ke publik.

Artinya, dalam situs infopemilu.kpu.go.id, caleg tersebut tidak mencantumkan sejumlah informasi seperti riwayat pendidikan, riwayat organisasi, riwayat pekerjaan, hingga status khusus (terpidana/mantan/bukan mantan terpidana).

"Kami mencatat ada 2.049 dari 8.037 caleg yang kemudian tidak membuka profil atau data pribadinya," kata Komisioner KPU, Ilham Saputra dalam diskusi bertajuk 'Telaah Keterbukaan Data Profil Caleg DPR RI di Pemilu 2019' di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (7/2/2019).

Ilham mengatakan, caleg memang memiliki hak untuk merahasiakan data pribadinya ke publik. Sebaliknya, caleg juga punya hak membuka data pribadinya ke publik.

Ia menerangkan, dalam formulir BB2 (formulir bakal calon) yang diserahkan saat pendaftaran, caleg diberi pilihan untuk mempublikasikan atau tidak mempublikasikan profil dan data dirinya.

Oleh karenanya, KPU tidak bisa sembarangan membuka data caleg tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Apalagi, data tersebut dilindungi oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam Pasal 17 huruf h disebutkan, data yang bersifat pribadi tidak bisa disebarluaskan begitu saja, karena ini menyangkut dengan hak konstitusional seseorang sebagai warga negara.

"Mereka juga punya hak untuk tidak di-publish. Jadi bukan keinginan KPU untuk tidak membuka info ini," ujar dia.

Beberapa informasi caleg yang dibutuhkan publik seperti:

1. Jenis kelamin
2. Usia
3. Riwayat pendidikan
4. Riwayat organisasi
5. Riwayat pekerjaan
6. Status khusus (terpidana/mantan terpidana/bukan mantan terpidana)
7. Motivasi (yang berisi hal-hal yang melatarbelakangi calon untuk mengajukan diri sebagai bakal calon)
8. Target/sasaran (yang berisi contoh hal-hal yang akan dikerjakan ketika telah menjadi anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota)