Salin Artikel

Wiranto: Jangan Keliru Memilih Pemimpin

Wiranto menekankan, urusan pemilu bukanlah hal sepele sebab masa depan bangsa menjadi taruhannya.

"Bukan memilih pemimpin, tapi bagaimana kita menentukan nasib negeri ini 5 tahun ke depan dengan cara memilih pemimpin," kata Wiranto saat memberikan sambutan di hadapan jajarannya, di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (4/2/2019).

"Maka berkali-kali saya katakan, jangan keliru memilih pemimpin," imbuh dia.

Menurutnya, pemimpin yang dipilih harus berpengalaman. Jika tidak memiliki keahlian, kekacauan akan terjadi.

Wiranto mengambil perumpamaan ketika berwisata dengan naik bus. Tentu orang akan memilih sopir yang sudah berpengalaman dengan medan yang akan dilalui agar selamat sampai tujuan.

Kemudian, Wiranto mengaku telah berkali-kali mengungkapkan agar tidak memilih pemimpin yang "gendeng" atau "brengsek".

Sayangnya, kata dia, masyarakat tidak memahami ucapannya bahwa memilih pemimpin yang salah akan berdampak hingga ke generasi berikutnya.

"Karena kalau negeri ini dipimpin oleh orang yang salah, kita semua yang akan dapat dampaknya, bahkan tidak kita, anak dan cucu kita kena dampak dari kesalahan kita memilih pemimpin," jelasnya.

Oleh karena itu, ia pun mengajak Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota TNI dan polisi, untuk mengingatkan masyarakat untuk memilih pemimpin yang berpengalaman.

Sebagai informasi, PNS, anggota TNI, dan polisi diwajibkan netral dalam pemilu. Bahkan, anggota TNI dan polisi tidak memiliki hak memilih.

Meski begitu, Wiranto menilai, mereka boleh mengedukasi masyarakat agar tidak asal memilih pemimpin.

"Anda memang tidak berhak memilih yang masih jadi prajurit TNI, polisi, tapi boleh menyampaikan ke publik, mencerahkan ke publik, jangan salah pilih pemimpin," ungkap dia.

https://nasional.kompas.com/read/2019/02/04/18433171/wiranto-jangan-keliru-memilih-pemimpin

Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke