Salin Artikel

Meutya Hafid: UU ITE Saat Ini adalah Versi yang Terbaik

Kata dia, hal ini juga disetujui oleh semua perwakilan fraksi sewaktu masih dalam rapat pembahasan di Komisi I.

"Dalam pernyataan-pernyataan fraksi, semua punya kecenderungan yang mengambil kesepakatan bersama di komisi I. Artinya itu bukan sikap satu atau dua fraksi saja tapi kesepakatan Komisi I bahwa memang untuk saat ini, inilah bentuk terbaik dari UU ITE," ujar Meutya di Kompleks Parlemen, Kamis (31/1/2019).

Hal ini dia sampaikan ketika ditanya mengenai UU ITE yang sudah banyak menelan "korban".

Dalam revisi UU ITE yang terakhir, kata Meutya, dinamikanya sudah luar biasa. Beberapa poin yang saat ini sering menjadi persoalan seperti soal SARA, pencemaran nama baik, dan pornografi di media elektronik sudah dibahas mendalam.

"Ketiga hal ini memang sudah bolak balik dibahas dalam rapat revisi sebelumnya," kata dia.

Jika undang-undang ini direvisi kembali, Meutya berpendapat, perdebatannya tidak akan jauh berbeda dengan sebelumnya.

Kendati demikian, dia menegaskan, sebenarnya sebuah UU sangat bisa untuk direvisi kembali.

Alih-alih direvisi, dia menilai lebih baik dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah khususnya terhadap pasal-pasal yang selama ini disebut pasal karet.

"Misalnya pencemaran nama baik itu mencakup apa saja. Saya rasa tidak perlu sampai mengubah UU-nya tetapi bisa diturunkan melalui PP," ujar Meutya.

"Jadi penjelasan mengenai pasal pasal supaya tidak dianggap pasal karet itu bisa dijelaskan melalui Peraturan Pemerintah," tambah dia.

Meutya berpendapat UU ITE masih tetap dibutuhkan di Indonesia. Apalagi, di tengah banyaknya isu-isu yang berkaitan dengan pencemaran nama baik di internet, tanpa UU ITE, dikhawatirkan akan semakin masif.

"Dengan UU ITE saja kita lihat masih banyak sekali isu SARA di internet, isu-isu yang terkait pencemaran nama baik, dan juga asusila. Apalagi kalau tidak ada," kata Meutya.

Adapun sejak disahkan, UU ITE telah menuai kontroversi. Ini disebabkan UU ITE terlalu lentur sehingga sangat mungkin dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengkriminalisasi pihak lain.

Sejauh ini, beberapa nama sudah pernah tersandung UU ITE, bahkan hingga dibui, hanya karena menyampaikan pendapatnya di media elektronik.

Sebut saja Prita Mulyasari, Buni Yani, Nazriel Irham, Baiq Nuril Maknun, Muhammad Arsyad, Ratna Sarumpaet, dan terakhir Ahmad Dhani.

https://nasional.kompas.com/read/2019/01/31/18542731/meutya-hafid-uu-ite-saat-ini-adalah-versi-yang-terbaik

Terkini Lainnya

Airlangga Yakin Terpilih Kembali Jadi Ketum Golkar Secara Aklamasi

Airlangga Yakin Terpilih Kembali Jadi Ketum Golkar Secara Aklamasi

Nasional
Diberi Tugas Maju Pilkada Banten, Airin Ucapkan Terima Kasih ke Airlangga

Diberi Tugas Maju Pilkada Banten, Airin Ucapkan Terima Kasih ke Airlangga

Nasional
PKS: Pasangan Sohibul Iman untuk Pilkada Jakarta Tunggu Koalisi Terbentuk

PKS: Pasangan Sohibul Iman untuk Pilkada Jakarta Tunggu Koalisi Terbentuk

Nasional
Optimalkan Pengelolaan, Kemenag Siapkan Peta Jalan Zakat Nasional 2025-2045

Optimalkan Pengelolaan, Kemenag Siapkan Peta Jalan Zakat Nasional 2025-2045

Nasional
Golkar Tugaskan Airin Rachmi Diany jadi Calon Gubernur Banten

Golkar Tugaskan Airin Rachmi Diany jadi Calon Gubernur Banten

Nasional
PP KPPG Dukung Airlangga Hartarto Kembali Jadi Ketum Partai Golkar

PP KPPG Dukung Airlangga Hartarto Kembali Jadi Ketum Partai Golkar

Nasional
Usung La Nyalla, Nono, Elviana, dan Tamsil, Fahira Idris: DPD Butuh Banyak Terobosan

Usung La Nyalla, Nono, Elviana, dan Tamsil, Fahira Idris: DPD Butuh Banyak Terobosan

Nasional
VoB Bakal Sampaikan Kritik Genosida Hingga Lingkungan di Glastonbury Festival

VoB Bakal Sampaikan Kritik Genosida Hingga Lingkungan di Glastonbury Festival

Nasional
La Nyalla Sebut Amendemen UUD 1945 Jadi Prioritas DPD

La Nyalla Sebut Amendemen UUD 1945 Jadi Prioritas DPD

Nasional
La Nyalla Akan Ajak Prabowo Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

La Nyalla Akan Ajak Prabowo Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Nasional
Puluhan Anggota DPD Dukung La Nyalla Jadi Ketua Meski Suara Komeng Lebih Banyak

Puluhan Anggota DPD Dukung La Nyalla Jadi Ketua Meski Suara Komeng Lebih Banyak

Nasional
Kemensos Bantah Bansos Salah Sasaran, Klaim Data Diperbarui Tiap Bulan

Kemensos Bantah Bansos Salah Sasaran, Klaim Data Diperbarui Tiap Bulan

Nasional
Digitalisasi dan Riset Teknologi, Kunci Utama Kinerja Positif Pertamina Sepanjang 2023

Digitalisasi dan Riset Teknologi, Kunci Utama Kinerja Positif Pertamina Sepanjang 2023

Nasional
Kaget PDI-P Ingin Usung Anies, Ketua Nasdem Jakarta: Wow, Ada Apa Nih?

Kaget PDI-P Ingin Usung Anies, Ketua Nasdem Jakarta: Wow, Ada Apa Nih?

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Patuhi Jadwal Kepulangan ke Tanah Air

Jemaah Haji Diimbau Patuhi Jadwal Kepulangan ke Tanah Air

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke