Salin Artikel

Wapres JK Tak Elok Kritik Pembangunan LRT

Menurut dia, kritik yang disampaikan JK tidak elok mengingat statusnya sebagai bagian dari pemerintah. “Alangkah baik dan bijak jika Pak JK tidak mengkritik pemerintah karena beliau bagian dari pemerintah itu sendiri,” kata Ujang kepada Kompas.com, Kamis (24/1/2019) malam.

Ujang mengatakan, JK seharusnya bersama Presiden Joko Widodo turut mencari solusi atas persoalan-persoalan LRT yang dianggap kemahalan. Ia menilai JK mampu memberi masukan positif karena memiliki pengalaman dan kredibilitas yang tak diragukan.

“Pak JK pasti mampu membereskan masalah-masalah itu. Pak JK tokoh bangsa yang berpengalaman. Kredibilitasnya diakui dunia,” ujarnya.

Lebih lanjut Ujang menuturkan, Indonesia bangga memiliki tokoh yang kritis dan solutif seperti JK. Oleh karena itu, ia menilai kritik yang sampaikan JK harus dilihat sebagai bagian dari solusi atas permasalahan yang terjadi. Hanya saja, ia menyesalkan kritik itu disampaikan di hadapan publik.

“Mungkin Pak JK sedang mengingatkan para teknokrat agar dalam membangun infrastruktur jangan terlalu banyak mengambil untung,” ujar dosen di Universitas Al Azhar Indonesia ini.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai pembangunan LRT kurang efisien lantaran berbiaya mahal dan letaknya bersebelahan dengan jalan tol. Hal itu disampaikan Kalla saat berpidato di hadapan anggota Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (11/1/2019).

"Membangun LRT ke arah Bogor dengan elevated. Ya buat apa elevated kalau hanya berada di samping jalan tol? Dan biasanya light train itu tidak dibangun bersebelahan dengan jalan tol, harus terpisah," ujar Kalla.

PT Adhi Karya Tbk angkat bicara terkait kritikan itu. Direktur Operasional II Adhi Karya Pundjung Setya Brata mengatakan, harga LRT Jabodebek masih terbilang kompetitif ketimbang di negara lain.

"Kalau bicara per kilometer Rp 500 miliar dibandingkan dengan MRT dan sebagainya, apalagi dibandingkan Singapura harga kita cukup kompetitif," ujar Pundjung di Jakarta, Senin (14/1/2019).

Pundjung menambahkan, masih banyak proyek pembangunan LRT di negara lain yang lebih mahal ketimbang LRT Jabodebek. Di Filipina, lanjut Pundjung, biaya per kilometernya mencapai Rp 904 miliar, LRT Kelana Jaya di Malaysia sebesar Rp 807 miliar per km, LRT Lahore di Pakistan Rp 797 miliar per km, LRT Dubai di Uni Emirat Arab Rp 1.026 miliar per km, LRT Calgary di Kanada sebesar Rp 2.197 miliar per km, dan LRT Houston di Amerika Serikat sebesar Rp 688 miliar per km.

https://nasional.kompas.com/read/2019/01/25/08555611/wapres-jk-tak-elok-kritik-pembangunan-lrt

Terkini Lainnya

Ahli Sebut Keawetan dan Usia Tol MBZ Berkurang karena Spesifikasi Material Diubah

Ahli Sebut Keawetan dan Usia Tol MBZ Berkurang karena Spesifikasi Material Diubah

Nasional
PKB Siapkan Ida Fauziyah Jadi Kandidat Cagub Jakarta, Bukan Anies

PKB Siapkan Ida Fauziyah Jadi Kandidat Cagub Jakarta, Bukan Anies

Nasional
PKB Akui Pertimbangkan Airin Jadi Bacagub di Pilkada Banten 2024

PKB Akui Pertimbangkan Airin Jadi Bacagub di Pilkada Banten 2024

Nasional
Bantah Dapat Jatah 4 Menteri dari Prabowo, PAN: Jangan Tanggung-tanggung, 6 Lebih Masuk Akal

Bantah Dapat Jatah 4 Menteri dari Prabowo, PAN: Jangan Tanggung-tanggung, 6 Lebih Masuk Akal

Nasional
Kisah Runiti Tegar Berhaji meski Suami Meninggal di Embarkasi

Kisah Runiti Tegar Berhaji meski Suami Meninggal di Embarkasi

Nasional
Jokowi Mengaku Tak Bahas Rencana Pertemuan dengan Megawati Saat Bertemu Puan di Bali

Jokowi Mengaku Tak Bahas Rencana Pertemuan dengan Megawati Saat Bertemu Puan di Bali

Nasional
Soal Efek Samping Vaksin AstraZeneca, Menkes Sebut WHO Sudah Ingatkan Risikonya

Soal Efek Samping Vaksin AstraZeneca, Menkes Sebut WHO Sudah Ingatkan Risikonya

Nasional
Kemendikbud Akan Turun Periksa Kenaikan UKT, Komisi X DPR: Semoga Bisa Jawab Kegelisahan Mahasiswa

Kemendikbud Akan Turun Periksa Kenaikan UKT, Komisi X DPR: Semoga Bisa Jawab Kegelisahan Mahasiswa

Nasional
TII Serahkan Petisi Pansel KPK, Presiden Jokowi Didesak Pilih Sosok Berintegritas

TII Serahkan Petisi Pansel KPK, Presiden Jokowi Didesak Pilih Sosok Berintegritas

Nasional
Dilaporkan Nurul Ghufron ke Polisi, Ketua Dewas KPK: Ini Tidak Mengenakkan

Dilaporkan Nurul Ghufron ke Polisi, Ketua Dewas KPK: Ini Tidak Mengenakkan

Nasional
Tak Takut Dilaporkan ke Bareskrim, Dewas KPK: Orang Sudah Tua, Mau Diapain Lagi Sih?

Tak Takut Dilaporkan ke Bareskrim, Dewas KPK: Orang Sudah Tua, Mau Diapain Lagi Sih?

Nasional
Kemendikbud Kini Sebut Pendidikan Tinggi Penting, Janji Buka Akses Luas untuk Publik

Kemendikbud Kini Sebut Pendidikan Tinggi Penting, Janji Buka Akses Luas untuk Publik

Nasional
26 Tahun Reformasi, Aktivis 98 Pajang Nisan Peristiwa dan Nama Korban Pelanggaran HAM

26 Tahun Reformasi, Aktivis 98 Pajang Nisan Peristiwa dan Nama Korban Pelanggaran HAM

Nasional
Permohonan Dinilai Kabur, MK Tak Dapat Terima Gugatan Gerindra Terkait Dapil Jabar 9

Permohonan Dinilai Kabur, MK Tak Dapat Terima Gugatan Gerindra Terkait Dapil Jabar 9

Nasional
Dewas KPK Heran Dilaporkan Ghufron ke Bareskrim Polri

Dewas KPK Heran Dilaporkan Ghufron ke Bareskrim Polri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke