Pengamat: Prabowo Terkesan Bakal Intervensi Hukum jika Jadi Presiden

Dia menjelaskan, sepanjang debat, Prabowo-Sandiaga menekankan penegakkan hukum yang terletak pada kompetensi dari presidennya.

"Keduanya menekankan pada peran kepemimpinan dan menyebut presiden sebagai Chief of Law Enforcement (CLE)," kata Fickar ketika dihubungi Kompas.com, Jumat (18/1/2019).

Sebelumnya, pada debat pertama semalam, Prabowo menyebut bahwa dirinya akan menjadi chief of justice enforcement atau panglima hukum tertinggi pada sektor penegakan hukum apabila terpilih menjadi presiden RI.

"Pemerintah bertanggung jawab untuk melaksanakan penyelarasan dan juga untuk melakukan perbaikan. Kemudian juga menghasilkan produk-produk. Ini tugas pemerintah. Pemerintah adalah presiden, adalah chief of law and enforcement officer. Penanggung jawab pelaksanaan dan penegakan hukum Itu tanggung jawab presiden," ujar Prabowo.

Menurut Fickar, dari pernyataan tersebut, Prabowo terlihat kurang bisa mengelaborasi CLE sehingga terkesan mengintervensi hukum.

"Padahal yang dimaksudkan adalah presiden hadir ketika ada kemacetan hukum, bukan mendikte begini atau begitu," ungkapnya kemudian.

Pernyataan Prabowo tersebut dikemukakan pada segmen II. Tepatnya pada saat capres nomor urut 01, Joko Widodo dan Prabowo merespons pernyataan satu sama lain dalam topik masih banyaknya regulasi dan peraturan yang tidak harmonis dan tumpang tindih.