Mengenang Malari, Saat Mahasiswa Melawan Rencana Investasi Soeharto

Awal dari berkuasanya Soeharto dimulai dengan julukan Orde Baru. Soeharto memang bukan dari kalangan akademisi yang pandai untuk membuat rencana yang baik. Dia juga bukan intelektual layaknya Soekarno atau Mohammad Hatta.

Namun, Soeharto punya pengalaman cukup kaya dalam strategi militer. Berbagai posisi strategis pernah didapatkannya, baik itu dari Pangdam hingga Pangkostrad.

Para periode awal Soeharto berkuasa, semuanya tampak baik-baik saja. Memang sejumlah kritik muncul terkait cara Soeharto menangani lawan politiknya, terutama yang dikaitkan dengan aktivitas Partai Komunis Indonesia. Namun, saat itu dianggap belum ada bentuk "perlawanan" berarti terhadap Orde Baru yang belum sewindu berdiri.

Dilansir dari dokumentasi Harian Kompas, kritik terhadap Soeharto mulai muncul beberapa tahun setelahnya. Salah satu bentuk kritik adalah dalam kebijakan ekonomi.

Kebijakan Orde Baru dianggap semakin liberal, sebab membiarkan investasi asing masuk begitu deras ke Indonesia.

Hari ini 45 tahun yang lalu, tepatnya pada 15 Januari 1974, mahasiswa turun ke jalan untuk menentang rencana investasi besar-besaran Jepang di Indonesia. Demonstrasi besar dilakukan bertepatan dengan kunjungan Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka di Ibu Kota.

Peristiwa itu kemudian berakhir tragis karena terjadi kerusuhan di sejumlah titik di Jakarta, terutama Pasar Senen. Sejarah kemudian mencatat peristiwa ini dengan nama Malapetaka 15 Januari 1974 atau Peristiwa Malari.

Pemerintah Orde Baru menuding mahasiswa melakukan kekerasan dan kerusuhan. Hal ini menjadi alasan bagi rezim pimpinan Soeharto untuk menangkap sejumlah aktivis mahasiswa dengan dalih menjadi dalang Peristiwa Malari.

Baca liputan lengkap tentang kekuasaan Presiden Soeharto dalam liputan interaktif, VIK: Kejatuhan (daripada) Soeharto.

Awal bentrokan

Dikutip dari buku "Menyibak Tabir Orde Baru" karya Jusuf Wanandi, mahasiswa sebelumnya melakukan demonstrasi lunak di dalam kampus. Hingga kemudian, mereka mulai memberanikan diri untuk turun ke jalan.

Momen kedatangan PM Jepang Kakuei Tanaka yang berkunjung ke Jakarta dijadikan momentum untuk aksi demonstrasi.

Awalnya, mahasiwa melakukan aksi di kampus Universitas Trisakti. Aksi tersebut dikenal dengan Apel Tritura 1974, yang berisi tiga tuntutan yaitu "turunkan harga, bubarkan asisten pribadi presiden, dan gantung koruptor".

Pada acara itu, aksi juga diakhiri dengan pembakaran boneka Tanaka yang disimbolkan sebagai penjajah ekonomi.

Pada hari itu, juga ratusan mahasiswa dan pelajar melakukan long march dari Universitas Indonesia (UI) di Salemba, Jakarta Pusat ke Universitas Trisakti di Grogol, Jakarta Barat.

Kerusuhan mulai pecah ketika massa ingin bergerak menuju Istana Kepresidenan. Saat itu, mulai terjadi bentrok mahasiswa dengan aparat.

Pada sisi lain, mahasiswa juga telah bersiap siaga di di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma. Karena dijaga ketat, rombongan mahasiswa tidak berhasil menerobos masuk pangkalan udara.

Kerusuhan mulai terjadi, antara lain di Jalan Nusantara, Sunter, Jakarta Utara. Ada massa yang beraksi dan mendorong mobil buatan Jepang hingga menjatuhkannya ke sungai. Kekacauan meledak dan terjadi kerusuhan di beberapa kota secara bersamaaan.

Di jalan protokol kota, yaitu di Jalan Thamrin dan Jalan Sudirman, mobil-mobil dan barang buatan Jepang menjadi tujuan utama perusakan. Barang-barang dirusak dan dibakar.

Kondisi diperparah dengan penjarahan terhadap toko-toko, bahkan sejumlah sauna milik pengusaha Jepang juga dibakar habis.

Mahasiswa yang melakukan aksi politik tanpa kekerasan merasa aksinya dimanfaatkan hingga terjadi kerusuhan.

Jenderal Soemitro dan Adam Malik turun ke jalan

Meski dibayangi aksi demonstrasi besar-besaran, pertemuan Presiden Soeharto dengan PM Tanaka berjalan lancar di Istana Kepresidenan.

Pasukan dari sejumlah korps daerah militer di Pulau Jawa diambil untuk mengamankan sisi terluar Jakarta dan melindungi obyek vital dari aksi mahasiswa.

Dilansir dari Harian Kompas yang terbit pada 16 Januari 1974, pasukan Kostrad yang didampingi oleh beberapa mahasiswa lain yang menyandang bendera Merah Putih bersama Jenderal Soemitro turun ke jalan.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Adam Malik juga turun untuk menenangkan massa. Bertepat di gedung Oil Building, diaolog pemerintah dengan mahasiswa dilakukan.

Dalam kerusuhan yang berlangsung selama dua hari itu, 11 orang meninggal, 75 luka berat, ratusan mobil dan sepeda motor rusak, serta lebih dari 100 gedung atau bangunan hangus dibakar, serta 160 kg emas raib.

Pertokoan dan perkantoran di Pasar Senen dan Harmoni juga dibakar dan dijarah oleh massa.

Tentunya hal ini menjadi tamparan keras bagi pemerintah, apalagi ketika itu terjadi tepat ketika PM Jepang mengunjungi Indonesia.

Soeharto malu dan marah besar terhadap aksi para mahasiswa. Lantas menyuruh segenap jenderal untuk melakukan tindakan terhadap para mahasiswa.

Akibat

Karena peristiwa tersebut mencoreng nama pemerintah di kalangan internasional, maka Soeharto mulai membatasi lingkup mahasiwa di kampus.

Mahasiswa dilarang bergerombol tanpa adanya tujuan yang jelas. Selain itu, mahasiswa juga dibatasi geraknya dalam perpolitikan di kampus.

Selain itu, pemerintah juga membatasi jam malam bagi kehidupan kampus. Sejumlah majalah dan surat kabar diberedel oleh pemerintah dan tak diperbolehkan untuk tayang.

Meski demikian, mahasiswa tetap melakukan perjalanan, meskipun dilakukan di kampus. Ini menyebabkan pemerintah memberlakukan aturan Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK) sebagai upaya menghilangkan gerakan perlawanan mahasiswa di kampus.

Kebijakan NKK/BKK berlaku resmi setelah Mendikbud Daoed Joesoef mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 0156/U/1978 tentang Normalisasi Kehidupan Kampus. Ini menyebabkan kampus jadi kawasan "steril" dari aktivitas politik.

Dengan SK itu, mahasiswa tidak boleh melakukan kegiatan bernuansa politik. Jika ada yang nekat, sanksi keras berupa pemecatan sudah disiapkan oleh birokrasi kampus, yang juga ditekan pemerintah.

Kebijakan itu pun disertai pembubaran Senat Mahasiswa dan Dewan Mahasiswa di tiap perguruan tinggi.

Ini ditandai dengan Surat Keputusan Nomor 037/U/1979 tentang Badan Koordinasi Kemahasiswaan yang berhasil menghilangkan aktivitas politik dan organisasi mahasiswa di kampus.