Hoaks Kian Masif, Masyarakat Diajak Berpikir Kritis Jelang Pemilu 2019

Jelang pemilu, masyarakat diharapkan tidak mudah tertipu oleh berita bohong (hoaks) dan harus berpikir yang kritis.

Hal itu mengemuka dalam diskusi yang digagas Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) dengan tema "Memilih Melampaui Hoaks" di Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (11/1/2019).

Peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI, Irine Hiraswari Gavatri mengungkapkan, adanya hoaks tujuh kontainer surat suara tercoblos menjadi peringatan untuk masyarakat Indonesia untuk kritis terhadap apa pun yang ada di media sosial.

"Berpikir kritis terhadap apa yang ada di media sosial itu perlu, jangan mudah terpengaruh dengan twit orang lain. Harus telusuri dulu, siapa mengatakan apa dan di mana, referensinya apa, dan sebagainya," kata Irine.

Irine menjelaskan, selama masa kampanye hingga hari pemilihan, masyarakat harus dibiasakan terpapar oleh berita-berita yang benar, baik itu sisi negatif maupun positif dari kandidat pasangan calon.

Demikian pula tim sukses, lanjutnya, juga harus mengoreksi diri sendiri dengan tidak menyampaikan referensi yang mampu memecah belah pemilih.

"Masyarakat harus kritis dengan apa yang disampaikan aktor politik yang sering berkicau di media sosial. Tanya apa program capres dan cawapres yang mereka usung, rekam jejak, dan lainnya," ujar Irine.

Sementara itu, Direktur LPI Boni Hargens menyatakan, hoaks di tahun politik sebenarnya sebuah strategi kelompok tertentu yang ingin membangun persepsi buruk untuk menghancurkan demokrasi.

"Hoaks ini akan sulit kalau bicara kapan akan bisa dihentikan, tidak akan pernah bisa karena ini adalah skenario politik kelompok tertentu," ujar Boni.

Ia juga meminta seluruh lapisan masyarakat untuk tidak menganggap hoaks di tahun politik sebagai masalah yang ringan.

Pasalnya, dari contoh hoaks tujuh kontainer tersebut dinilai mempengaruhi stabilitas negara dan bisa berujung pada ketidakpercayaan terhadap lembaga penyelenggara Pemilu.

"Yang dicapai adalah merusak citra dan integritas KPU. Sehingga jika ada kandidat tertentu kalah, maka bisa saja yang disalahkan KPU," kata Boni.