Salin Artikel

Blak-blakan Guru Megayanti ke Jokowi, Gaji Rp 150.000 hingga Sulit Urus Sertifikasi

Momen itu terjadi saat Presiden Jokowi menerima anggota Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) di Istana Negara, Jakarta, Jumat (11/1/2019). Hadir lebih dari 300 guru dari berbagai daerah.

Awalnya, dalam acara itu, Ketua Umum PGSI Mohamad Fatah dan Ketua Dewan PGSI Abdul Kadir Karding sempat menyinggung masih banyaknya guru yang berpenghasilan hanya Rp 300.000 per bulan.

Menurut dia, hal tersebut karena guru tersebut belum lolos uji sertifikasi dan inpassing, sehingga mereka hanya menerima pendapatan dari Yayasan Sekolah.

Jokowi yang berpidato setelahnya lalu menanggapi hal itu.

"Tadi saya dengar dari Pak Ketua (PGSI), ada yang gajinya Rp 300 ribu- Rp 500 ribu. Di dalam hati saya tidak percaya, tetapi kalau yang ngomong pak Ketua, ya saya harus percaya bahwa memang masih ada," kata Jokowi.

Jokowi berjanji akan menyelesaikan persoalan sertifikasi dan inpassing yang membuat para guru mendapatkan gaji minim.

Ia lalu meminta para guru secara blak-blakan menjelaskan persoalan yang mereka hadapi.

"Saya enggak tahu kenapa enggak rampung, problemnya ada di mana? Mungkin ada yang bisa maju dan cerita, blak-blakan saja. Ada di sini belum dapat sertifikasi?" tanya Jokowi.

"Adaaaaa," jawab para guru kompak.

Jokowi memilih satu orang yang berada di barisan paling depan. Ia adalah Megayanti asal Pemalang, Jawa Tengah.

Megayanti mengabdi sebagai guru sejak 2009. Dia menceritakan honornya mengajar selama 9 tahun sebagai guru hanya sebesar Rp 50.000

Kemudian sejak 2016, honor Megayanti naik menjadi Rp 150.000.

"Ya Allah Gusti, istilahnya perjuangan kami dihargai lah Pak," kata Mega lirih.

Presiden lalu meminta Megayanti menjelaskan persoalan yang dialami para guru dalam mengikuti sertifikasi dan inpassing.

Menurut dia, ada banyak persyaratan yang menghalangi, misalnya soal usia.

Megayanti menjelaskan batas usia maksimum untuk mendapatkan sertifikasi pendidik, yaitu 35 tahun.

Sedangkan, masih banyak guru honorer yang telah mendidik selama berpuluh-puluh tahun dan tidak bisa mendapat kesempatan itu.

"Usia dibatasi 35 tahun, lah saya 36 tahun enggak ada harapan dong, pak," ungkap Megayanti.

Mega menambahkan, para guru honorer yang menginginkan sertifikasi juga harus memiliki ijazah Strata 1 yang linier sesuai dengan mata pelajaran atau jurusan yang diajarkannya di sekolah.

Kemudian persoalan selanjutnya yang dialami guru honorer, menurut Mega, yakni kuota sertifikasi pendidik yang terbatas. Akibatnya, hanya sedikit guru saja yang bisa lolos.

Presiden Jokowi yang berdialog menampung sejumlah permasalahan yang disampaikan oleh Megayanti.

"Saya harus berbicara dengan Menpan RB, Menteri Dikbud dan menteri-menteri yang terkait dengan ini. Menteri Agama juga," kata Presiden.

Presiden menjelaskan, jika peraturan terkait sertifikasi guru masih setingkat SK Dirjen atau peraturan menteri, pemerintah masih bisa menyelesaikan persoalannya dengan cepat.

Presiden meminta para guru yakin bahwa pemerintah terus melakukan perbaikan bagi kesejahteraan para guru.

https://nasional.kompas.com/read/2019/01/11/18021491/blak-blakan-guru-megayanti-ke-jokowi-gaji-rp-150000-hingga-sulit-urus

Terkini Lainnya

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke