Salin Artikel

Amnesty Indonesia: Teror ke Pimpinan KPK, Serangan terhadap Pembela HAM

“Ini adalah bentuk nyata teror terhadap pembela hak asasi manusia di sektor antikorupsi. Tidak tanggung-tanggung, serangan terjadi pada level pimpinan KPK," ujar Usman melalui keterangan tertulisnya, Rabu (9/1/2019).

Menurut Usman, mereka yang berprofesi sebagai petugas penegak hukum juga bisa disebut sebagai pembela HAM.

Sebab, mereka yang bekerja di sektor antikorupsi juga ikut mendorong pemajuan dan perlindungan HAM melalui pemberantasan korupsi.

Praktik korupsi, kata Usman, merupakan kejahatan yang bisa berakibat pada hilang atau berkurangnya kapasitas dan sumber daya negara guna memenuhi hak-hak publik di bidang ekonomi, sosial dan budaya.

Lebih lanjut ia mengatakan, peristiwa teror terhadap pimpinan KPK merupakan akibat dari belum terungkapnya kasus kekerasan yang dialami penyidik KPK Novel Baswedan.

Sudah satu tahun lebih, polisi belum dapat mengungkap pelaku dan motif di balik penyiraman air keras yang menimpa Novel.

"Ini menunjukkan adanya keberulangan akibat ketiadaan hukuman atau impunitas terhadap pelaku penyerangan," kata Usman.

Ia pun meminta kepolisian segera mengungkap pelaku dan dalang terkait teror yang dialami oleh dua pimpinan KPK tersebut.

"Pihak kepolisian harus segera mengungkap pelaku dan dalang di balik teror ini," tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, benda mencurigakan yang diduga bom molotov ditemukan di depan Rumah Ketua KPK Agus Rahardjo di Perumahan Graha Indah, Jatiasih, Kota Bekasi.

Kapolsek Jatiasih Komisaris Ili Anas mengatakan, benda tersebut ditemukan pada pukul 05.30 WIB, Rabu (9/1/2019). Benda itu disangkutkan di pagar rumah Agus. 

Pada Rabu siang, Anas memastikan bahwa benda yang ditemukan di rumah Agus bukan bom. Polisi masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Pada waktu yang hampir bersamaan, rumah Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif di Jalan Kalibata Selatan Nomor 42, Jakarta Selatan, juga dilempar bom molotov.

Pantauan Kompas.com di lokasi, terlihat bekas ledakan berwarna hitam di dinding rumah tersebut.

https://nasional.kompas.com/read/2019/01/09/23231781/amnesty-indonesia-teror-ke-pimpinan-kpk-serangan-terhadap-pembela-ham

Terkini Lainnya

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke