Salin Artikel

Elektabilitas Disebut Tak Aman, PKS Yakin Tembus Ambang Batas Parlemen dalam 3 Bulan

"Survei buat PKS berfungsi sebagai cermin dan cambuk. Cermin melihat adakah kerja kita yang dirasakan publik, sedangkan cambuknya mengingatkan kita untuk bekerja lebih efisien," kata Mardani ketika dihubungi Kompas.com, Rabu (8/1/2019).

Sebelumnya, Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA per Desember 2018 menunjukkan ada lima partai yang masih belum aman lolos ke DPR periode 2019-2024, yakni:

1. PKS: 3,3 persen

2. PPP: 3 persen

3. Nasdem: 2,8 persen

4. PAN: 1,8 persen

5. Perindo: 1,9 persen

Merujuk hasil survei tersebut, kata Mardani, angka 3,3 persen tidak buruk bagi PKS. Dia pun yakin elektabilitas PKS akan naik sebelum Pileg 2019.

"Ini bukan angka yang buruk dan PKS siap naikkan elektabilitas untuk 100 hari ke depan," tuturnya.

Dirinya yakin elektabilitas PKS akan melewati ambang batas parlemen sebesar 4 persen di Pemilu 2019. Sebab, di Pemilu 2009 dan 2014, PKS selalu di atas ambang batas parlemen di hasil akhir penghitungan suara.

Di Pemilu 2009, PKS memperoleh suara 7,88 persen (ambang batas 2,5 persen) dan di Pemilu 2014 mendapatkan 6,79 persen (ambang batas 3,5 persen).

"Dua hasil Pileg sebelumnya jelas bahwa PKS di atas survei. Tapi hasil survei untuk Pileg 2019 juga menjadi masukan buat kami agar bekerja lebih terarah lagi," ungkapya kemudian.

https://nasional.kompas.com/read/2019/01/09/13143181/elektabilitas-disebut-tak-aman-pks-yakin-tembus-ambang-batas-parlemen-dalam

Terkini Lainnya

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke