Salin Artikel

KPI Jatuhkan 44 Sanksi Tahun Ini, Didominasi Terkait Perlindungan Anak-Remaja

"Awalnya jika ada stasiun televisi yang melanggar pasal penyiaran, pertama akan dikenai teguran tertulis," ujar Komisioner Bidang Pengawasan Isi Siaran KPI, Dewi Setyarini saat dihubungi Kompas.com pada Rabu (19/12/2018).

"Kalau stasiun televisi itu masih melakukan pelanggaran yang sama, maka dikenai sanksi teguran tertulis kedua. Kalau masih juga, baru sanksi ketiga, yakni penghentian sementara," kata Dewi.

Menurut Dewi, KPI memiliki komitmen untuk mengutamakan kepentingan masyarakat dalam mengawasi jalannya penyiaran di Indonesia.

Menurut Dewi, acara televisi yang sering melakukan pelanggaran antara lain sinetron, variety show, reality show, dan juga ajang pencari bakat.

"Kalau sinetron biasanya muncul dialog ucapan kasar dan juga tampilan azab yang sebaiknya tidak ditonton oleh anak-anak. Kemudian untuk variety show juga beberapa kali juga ada pelanggaran lain," ujar Dewi.

Ribuan aduan

Berdasarkan data KPI, diketahui bahwa lembaga penyiaran mendominasi pelanggaran terhadap perlindungan kepentingan anak dan remaja sepanjang 2018, terutama di ranah pertelevisian.

Pelanggaran ini terdapat dalam program siaran, serta pelanggaran atas penghormatan terhadap norma kesopanan dan kesusilaan.

Banyaknya pelanggaran yang terjadi ternyata berisisan dengan sata pengaduan publik yang masuk ke KPI.

Tercatat ada 4.377 laporan pengaduan yang didominasi keluhan atau complain menyangkut program siaran dengan format sinetron, variety show, reality show, maupun ajang pencarian bakat selama 2018.

Oleh karena itu, untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas siaran, KPI juga melakukan pembinaan sebanyak 36 kali kepada beberapa lembaga penyiaran.

"Pembinaan itu biasanya komisioner KPI terutama bidang Isi Penyiaran datang langsung ke lembaga penyiaran atau sebaliknya. Misalnya banyak pelanggaran di program infotainment, kami kasih pembinaan ke pihak televisi," ujar Komisioner KPI, Ubaidillah saat dihubungi Kompas.com pada Rabu (19/12/2018).

Menurut Ubaidillah, kalau ada isu infotainment yang mengandung unsur vulgar, KPI akan memanggil seluruh program berkategori infotainment dan diberikan pengarahan secara bersamaan.

Selain mengawasi isi siaran, KPI juga melakukan tindakan pengawasan terhadap konten lokal di stasiun televisi yang terintegrasi dengan KPI daerah.

Adapun usaha ini merupakan bagian dari usaha KPI untuk menegakkan demokratisasi siaran di Indonesia.

https://nasional.kompas.com/read/2018/12/19/22583861/kpi-jatuhkan-44-sanksi-tahun-ini-didominasi-terkait-perlindungan-anak-remaja

Terkini Lainnya

Geng Motor Nekat Masuk 'Kandang Tentara' di Halim, Kena Gebuk Tentara Lalu Diringkus Polisi

Geng Motor Nekat Masuk 'Kandang Tentara' di Halim, Kena Gebuk Tentara Lalu Diringkus Polisi

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat hingga 16 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke