Salin Artikel

Megawati: Hari Ibu Hari Bersejarah untuk Rayakan Gerakan Politik Perempuan Indonesia

Gerakan yang memperlihatkan bahwa sejak awal mula berdirinya bangsa ini, laki-laki dan perempuan memiliki kontribusi yang sama.

Hal itu disampaikan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pada acara yang digelar Paguyuban Pimpinan Tinggi Perempuan Indonesia dalam peringatan Hari Ibu, di Balai Kartini, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (18/12/2018).

Megawati mengatakan, perhelatan ini mengingatkannya pada Kongres Perempuan Pertama pada tanggal 22 hingga 25 Desember 1928, di Yogyakarta.

"Pada masa penjajahan kolonial yang semua akses sangat sulit, 30 organisasi perempuan berkumpul, bermusyawarah dan bermufakat untuk terlibat aktif dalam merintis Indonesia Merdeka," kata Megawati dalam siaran pers, Rabu (19/12/2018).

"Perempuan-perempuan pendiri bangsa tersebut, the founding mothers of Indonesia, mengusung gagasan tentang ‘Persatuan Perempuan Nusantara’," tambah dia.

Menurut Megawati, mereka memperjuangkan lahirnya kebijakan untuk pembangunan bangsa, seperti perbaikan gizi dan kesehatan bagi ibu dan balita, pelarangan usia dini pernikahan, masalah pendidikan bagi perempuan, termasuk kesetaraan upah bagi pekerja laki-laki dan perempuan.

Atas penghargaan terhadap gerakan dan perjuangan kaum perempuan Indonesia, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden Nomor 316 Tahun 1959. Dekrit tersebut menetapkan tanggal 22 Desember sebagai Hari Ibu dan dirayakan secara nasional.

"Jas Merah, kata Bung Karno. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah! Hari Ibu tidak ditujukan untuk merayakan peran domestik perempuan. Hari Ibu adalah hari bersejarah untuk merayakan gerakan politik perempuan Indonesia," kata Presiden kelima RI ini.

https://nasional.kompas.com/read/2018/12/19/09415061/megawati-hari-ibu-hari-bersejarah-untuk-rayakan-gerakan-politik-perempuan

Terkini Lainnya

Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke