Salin Artikel

Mendagri Nilai Sinkronisasi Program Nasional dan Daerah Sudah Sukses

Hal tersebut diungkapkan Tjahjo dalam acara Konferensi Sustainable Development Goals (SDGs), di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Selasa (18/12/2018).

"Ini rumitnya Indonesia tetapi dalam konteks konsolidasi demokrasi lewat pilkada, ini ternyata sekarang bisa diwujudkan dengan baik," tutur Tjahjo, Selasa.

Menurut dia, keberhasilan tersebut tak lepas dari peran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Tjahjo menuturkan, kementerian tersebut memiliki peran strategis yang diamanatkan oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk merumuskan strategi pembangunan nasional.

Kemudian, sinkronisasi antara program nasional dan daerah dalam berbagai aspek dan dimensi dilakukan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang).

Selain itu, ungkap Tjahjo, kementerian yang dipimpin oleh Bambang Brodjonegoro itu juga perlu memastikan pelaksanaan program tersebut di berbagai level pemerintahan.

"Bappenas mempersiapkan strategi pembangunan nasional, memastikan program-program strategis nasional harus bisa terlaksana di tingkat provinsi, kabupaten kota, seiring dengan program skala prioritas seorang gubernur, walikota terpilih," ucap dia.

"Ini strategi yang sudah berjalan dalam 4 tahun, dalam hubungan tata kelola pemerintahan," imbuh dia.

Dia menambahkan, sinergisitas antara pemerintah daerah dan pusat juga menjadi salah satu program pemerintahan Jokowi yang tercantum dalam Nawacita.

"Kebijakan politis presiden terpilih, Pak Jokowi, dalam konteks membangun hubungan tata kelola pemerintahannya, jelas dalam Nawacita, salah satu poinnya membangun hubungan pemerintah pusat dan daerah, dalam konteks semakin efektif dan efisien," kata Tjahjo.

https://nasional.kompas.com/read/2018/12/19/08561071/mendagri-nilai-sinkronisasi-program-nasional-dan-daerah-sudah-sukses

Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke