Salin Artikel

Putri Wiji Thukul Kini Tak Mau Lagi Menyimpan Ekspektasi...

SOLO, KOMPAS.com - Sudah dua dekade sejak aktivis demokrasi Wiji Thukul "dihilangkan" akibat sikap politiknya yang kerap mengkritik rezim Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto.

Hingga kini, penanganan kasus hilangnya Wiji Thukul dan sejumlah aktivis demokrasi pada periode 1996-1998 tak jua menemui kejelasan meski presiden berganti lima kali, dari Habibie hingga Joko Widodo.

Wiji Thukul meninggalkan seorang istri bernama Siti Dyah Sujirah (Sipon), dan dua orang anak, Fitri Nganthi Wani dan Fajar Merah. Selama 20 tahun tersebut, keluarga tetap berharap ada penyelesaian terhadap kasus yang menimpa Wiji Thukul.

Dalam film dokumenter Nyanyian Akar Rumput (2018) garapan sutradara Yuda Kurniawan, Sipon pernah memiliki harapan akan penyelesaian kasus menghilangnya Wiji Thukul saat Pemilihan Presiden 2014.

Apalagi, menurut Sipon, Joko Widodo yang saat itu menjadi calon presiden dianggap piawai dalam mengurus Kota Solo sewaktu menjabat wali kota.

"Waktu Jokowi terpilih sebagai presiden, saya berharap semoga PR-PR (pekerjaan rumah) dari presiden sebelumnya bisa terselesaikan, terutama kasus penghilangan Thukul," ujar Sipon dalam diskusi film Nyanyian Akar Rumput, akhir pekan lalu (15/12/2018).

Namun, harapan itu perlahan pupus. Keluarga Wiji Thukul mulai enggan berharap pada negara atau proses politik yang berjalan.

Putri Wiji Thukul, Fitri Nganthi Wani, hanya menuntut Presiden Jokowi menuntaskan janji yang diucapkan saat kampanye Pemilihan Presiden 2014.

"Kami menuntut keadilan dan janji-janji yang diucapkan oleh presiden. Saya sudah lelah dengan harapan. Harapan bagi saya itu racun," ujar Wani dalam diskusi itu.

"Tentu saja 20 tahun bukan waktu yang singkat, dan banyak sekali pelajaran kami dapatkan dari kejadian ini, dan saya sebut sebagai olahrasa," kata dia.

Saat salah satu peserta diskusi bertanya, apakah Wani masih berharap Pemilu 2019 akan memberi jalan terhadap penuntasan kasus pelanggaran HAM di masa lalu, Wani bersikap tegas.

Dia tak mau lagi berekspektasi atau menggantungkan harapan kepada proses politik, sebab para politisi hanya bisa berjanji dan tak pernah memberikan kepastian.

"Saya anggap bahwa ekspektasi itu racun. Membiasakan diri untuk berekspektasi, apalagi itu yang berhubungan dengan masa lalu, berhubungan dengan orang yang tidak jelas, itu sesuatu sesuatu yang sangat beracun," ujar Wani.

Menurut Wani, pemahaman itu membentuk dirinya menjadi orang yang tidak suka menyiksa diri dengan ekspektasi. Dia pun mencetuskan sebuah istilah baru, yakni "politik harapan".

Menurut Wani, politik harapan adalah kondisi yang menyebabkan keluarga korban berharap penyelesaian kasus, namun harapan itu malah dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu, baik itu kepentingan politik atau kepentingan lain.

"Saya sebagai perwakilan keluarga Wiji Thukul dan Ikatan Orang Hilang, sudah mendatangi ke PBB dan ke Swiss untuk melaporkan kembali masalah yang sama. Dan yang membuat saya menyesal itu hanya beberapa minggu sebelum SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) lengser, dan itu tidak ada gunanya, karena yang dapat (pertanggungjawaban) nanti presiden selanjutnya," ujar Wani.

Menilik usahanya dalam mencari keadilan hingga ke ranah PBB dan Swiss, Wani merasa keluarga korban pelanggaran HAM di masa lalu dipermainkan oleh pihak tertentu.

"Saya nggak tahu itu permainan apa, dan saya tidak mau menyiksa diri juga dengan ekspektasi," ujar Wani.

Kemudian, ia memutuskan untuk membuat tato di jari tengahnya yang bertuliskan "Hope is a Destroyer".

Tato ini merupakan simbol bahwa dia benar-benar sudah muak dengan permainan negara terhadap keluarganya.

"Pengalaman nyata dari negara yang diberikan ke keluarga kami, yang mempermainkan harapan kami. Siapa pun pejabatnya, siapa pun LSM-nya, siapa pun pendampingnya, untuk tidak membuat kami semakin baik, tapi semakin hancur," ujar Wani.

Meskipun keluarga Wiji Thukul sudah mengalami banyak pertanyaan mengenai tanggapan apa yang terjadi dengan Wiji Thukul, namun mereka memilih untuk menitipkan kasus ini pada masyarakat umum.

Wani juga mengungkapkan, keyakinannya bahwa yang diperjuangkan ayahnya adalah kebenaran.

"Mungkin ada harapan dari kami kepada mereka yang netral, seperti Anda semua, dalam arti energi. Energi kami sudah habis disedot masa lalu, masalah yang tidak jelas juga," ujar Wani.

https://nasional.kompas.com/read/2018/12/17/16135201/putri-wiji-thukul-kini-tak-mau-lagi-menyimpan-ekspektasi

Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke