Salin Artikel

Budayawan Usul Supaya Jokowi Bangun Rumah Orkestra dan Gaji Pemusiknya

Usulan itu disampaikan ketika para seniman dan budayawan bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (11/12/2018).

"Indonesia memang memerlukan sebuah rumah di mana para seniman orkestra bisa latihan dan sekaligus konser, pentas. Selama ini kita enggak punya. Oleh sebab itu, saya usulkan kepada Pak Presiden untuk membentuk rumah orkestra. Gedungnya dan orkestranya," ujar Franky, seusai pertemuan.

"Jadi, orkestranya itu alat-alat musik tradisional. Tapi memainkannya musik-musik baru, bukan musik tradisional. Musik-musik yang diciptakan itu khusus untu orkestra," lanjut dia.

Franki mengaku, pernah mencoba mewujudkan rumah orkestra tersebut. Namun ternyata hal itu tidak dapat dikerjakan oleh pelaku seni saja. Harus diwujudkan oleh pemerintah. Sebab, dibutuhkan alokasi anggaran yang tidak sedikit dan mesti berkelanjutan.

"Pemain musiknya ini juga harus digaji, dibayar saat latihan. Jadi kayak pemain musik yang tetap. Enggak bisa konser, main, lalu dibayar. Itu kan mereka harus latihan terus. Mereka itu kerja, sama saja. Tapi dengan sistem kontrak. Bukan kayak pegawai negeri. Kalau orkestra memang begitu. Karena ada proses regenerasi," ujar Franki.

Nantinya, rumah orkestra itulah yang akan menjadi duta kesenian dan kebudayaan Indonesia di dalam negeri atau pun ke luar negeri.

"Outputnya nanti bisa digunakan sebagai acara konser resmi kenegaraan, juga bisa menjadi alat diplomasi budaya kita ke luar, bahkan bisa menjadi promosi musik tradisional kita yang nilai industrinya di dunia 6,5 miliar dollar AS," ujar Franki.

Franki melihat Presiden Jokowi tertarik dengan ide pembentukan rumah orkestra tersebut. Ia pun berharap Presiden Jokow mewujudkannya.

https://nasional.kompas.com/read/2018/12/11/23392591/budayawan-usul-supaya-jokowi-bangun-rumah-orkestra-dan-gaji-pemusiknya

Terkini Lainnya

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke