Salin Artikel

Kontras: Dalam Kontestasi Politik, Isu HAM Dipakai Jadi "Gimmick" untuk Dongkrak Suara

Hal itu merupakan salah satu poin yang disampaikan dalam Catatan Hari Hak Asasi Manusia (Cahaham) 2018, yang dirilis bertepatan dengan peringatan Hari HAM Internasional 10 Desember.

"Situasi ini dalam pantauan kami bukan memberikan atau menempatkan HAM sebagai agenda utama tapi sebaliknya, agenda HAM justru semakin mundur di tengah situasi kontestasi politik elektoral," ujar Koordinator Kontras Yati Andriyani saat konferensi pers di Kantor Kontras, Jakarta Pusat, Senin (10/12/2018).

Yati menjelaskan, persoalan HAM tidak diperbincangkan atau tidak menjadi sebuah ukuran, baik dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak dan persiapan kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Sebaliknya, HAM justru dibicarakan dengan tujuan untuk menyerang lawan politik.

"Dalam kontestasi politik, baik pilkada maupun persiapan pilpres, agenda HAM sama sekali tidak dijadikan ukuran, parameter. Kalaupun pun muncul, tidak lebih sebagai alat serang antara dua kubu," jelas dia.

Yati pun mengambil contoh dalam kontestasi pilpres mendatang. Ia menyinggung bahwa isu HAM digunakan satu kubu untuk mengatakan lawannya memiliki keterkaitan dalam kasus pelanggaran HAM.

Selain itu, isu HAM dikatakannya juga dimanfaatkan untuk mendongkrak suara oleh salah satu kubu.

"Misalkan kubu yang satu menyebut kubu yang satu adalah pelanggar HAM, kemudian kubu yang satu menyatakan akan menyelesaikan tapi sebetulnya itu hanya gimmick untuk mendapatkan dukungan politik untuk kontestasi berikutnya," ungkapnya.

Menurutnya, pembicaraan yang ada seharusnya bersifat substantif, dengan mencari jalan penyelesaian persoalan HAM serta pemenuhan hak-hak seseorang.

https://nasional.kompas.com/read/2018/12/10/18082861/kontras-dalam-kontestasi-politik-isu-ham-dipakai-jadi-gimmick-untuk-dongkrak

Terkini Lainnya

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke